Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi merupakan mekanisme dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan ke jalur non-penal untukmelindungi hak-hak anak dan menghindari dampak buruk yang timbul akibat proses peradilan. Diversi digunakan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme Diversi terhadap anak dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Ngawi dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Ngawi serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori keadilan restoratif. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Ngawi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015. Terdapat lima perkara pencurian oleh anak yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024, hanya satu perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Meskipun secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya  jaksa yang memiliki kualifikasi teknis peradilan anak, ketidakmampuan pelaku memenuhi tuntutan ganti rugi, serta lemahnya pengawasan pasca-diversi. Hal ini, mengindikasikan bahwa kesuksesan diversi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh implementasi nyata prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh pada aspek prosedural, administratif, dan pemantauan agar diversi tidak menjadi formalitas hukum, melainkan sarana yang efektif dalam mewujudkan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci : Penerapan Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Anak.

Children in Conflict with the Law within the Juvenile Criminal Justice System must be provided with Diversion efforts through a restorative justice approach. Diversion is a mechanism in the Juvenile Criminal Justice System (JCJS) that aims to shift the resolution of a child's case from judicial proceedings to a non-penal pathway in order to protect the rights of the child and to avoid the harmful impacts of judicial processes. Diversion is used to prevent children from being stigmatized and to prioritize the best interests of the child.The purpose of this study is to analyze the application of a restorative justice approach through the Diversion mechanism for children in resolving theft crimes at the Ngawi District Prosecutor’s Office, and to identify the obstacles in its implementation. The method used in this research is an empirical juridical approach, with the specification of the research being analytical descriptive. The data used includes primary data obtained through interviews with prosecutors at the Ngawi District Prosecutor’s Office, and secondary data collected through literature review. This data is then analyzed qualitatively using restorative justice theory. This study examines the implementation of diversion in cases of theft committed by children at the Ngawi District Prosecutor's Office based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the Attorney General’s Regulation No. PER-006/A/JA/04/2015. There were five theft cases involving children from 2023 to 2024, but only one was successfully resolved through the diversion mechanism. Although the formal requirements as regulated in Article 7 paragraph (2) of the JCJS Law were met, its implementation still faces several challenges, such as the lack of prosecutors with technical qualifications in juvenile justice, the inability of offenders to fulfill compensation demands, and weak post-diversion supervision. This indicates that the success of diversion is not solely determined by administrative completeness, but also by the practical implementation of restorative justice principles.Therefore, comprehensive improvements are needed in procedural, administrative, and monitoring aspects so that diversion does not become merely a legal formality, but rather an effective means of achieving protection, rehabilitation, and recovery for children in conflict with the law.

Keywords: Diversion Implementation, Theft Crime, Children.