Implementasi Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Kabupaten Madiun

Implementation of the Tax Penalty Amnesty and Motor Vehicle Title Transfer Fee Program at the Samsat Office in Madiun Regency

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administratif bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemutihan, rendahnya partisipasi wajib pajak, serta keterbatasan sosialisasi dan koordinasi antar instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemutihan di SAMSAT Kabupaten Madiun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis, dengan fokus pada enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat SAMSAT dan Bapenda, observasi langsung di lokasi, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan pemutihan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan penerimaan PAD, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan rendahnya partisipasi wajib pajak. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antar instansi untuk memastikan keberhasilan program di masa depan.

Low taxpayer compliance and high outstanding motor vehicle tax arrears pose significant challenges for local governments in optimizing Regional Original Revenue (PAD). As a strategic measure to enhance tax compliance and reduce administrative burdens on the public, the East Java Provincial Government launched the Tax Penalty Amnesty and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) Program. However, the implementation of this program still faces various obstacles, such as a lack of public understanding of the amnesty policy, low taxpayer participation, and limited outreach and coordination among relevant institutions. This study aims to analyze the implementation of the amnesty program at the SAMSAT office in Madiun Regency using a descriptive qualitative research method. Van Meter and Van Horn's policy implementation model serves as the analytical framework, focusing on six key variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, implementor disposition, and social, economic, and political conditions influencing policy success. Data for this study were collected through in-depth interviews with SAMSAT and Bapenda officials, direct observations, and an analysis of official documents related to the amnesty policy. The findings indicate that while the program has successfully increased PAD revenue, challenges remain, such as limited public awareness and low taxpayer participation. The study recommends enhancing public outreach efforts and improving inter-agency coordination to ensure the program’s long-term effectiveness.