Ketidakjelasan Status Perjanjian Kerja Dalam PHK: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Yang Tidak Mengabulkan Uang Penggantian Hak

Unclear Status of Work Agreements in Layoffs: Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 394 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Which Does Not Grant Compensation Money

Hadiyansyah adalah karyawan dari perusahaan outsourcing yaitu PT Bina Cipta Abadi yang ditugaskan untuk bekerja di PT Yuasa Battery Indonesia dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hadiyansyah diputus hubungan kerjanya oleh PT Yuasa Battery Indonesia tanpa diberikan kompensasi apapun. Hadiyansyah menganggap bahwa terdapat hubungan kerja dengan PT Yuasa Battery Indonesia, namun tidak diakui. Selain itu, terdapat  ketidakjelasan status perjanjian kerja yang Hadiyansyah yakini sebagai PKWTT bukan PKWT. Sebagai langkah hukum, Hadiyansyah mengajukan gugatan ke PHI, dengan putusan Hakim menyatakan gugatan Hadiyansyah tidak beralaskan hukum sehingga ditolak seluruhnya. Hadiyansyah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan sebagian gugatan Hadiyansyah melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara Hadiyansyah dengan PT Yuasa Battery Indonesia, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atas tidak dikabulkannya permintaan gugatan Hadiyansyah untuk mendapatkan uang penggantian hak. Metode penelitian yang digunakan dalan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini hakim dalam tingkat kasasi telah tepat menerapkan hukum terkait tidak adanya hubungan kerja antara Hadiyansyah dengan PT Yuasa Battery Indonesia. Adapun mengenai uang penggantian hak yang tidak dikabulkan dirasa tidak tepat, apalagi tidak disebutkan oleh hakim mengenai alasan atau dasar pertimbangan mengapa permintaan Hadiyansyah atas uang penggantian hak cuti yang belum diambil tidak dikabulkan.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Kerja, Uang Penggantian Hak.

Hadiyansyah is an employee from an outsourcing company, namely PT Bina Cipta Abadi, who was assigned to work at PT Yuasa Battery Indonesia with a Specific Time Work Agreement (PKWT). Hadiyansyah had his employment terminated by PT Yuasa Battery Indonesia without being given any compensation. Hadiyansyah considers that there is a working relationship with PT Yuasa Battery Indonesia, but it is not acknowledged. Apart from that, there is unclear status of the work agreement which Hadiyansyah believes is PKWTT, not PKWT. As a legal step, Hadiyansyah filed a lawsuit with PHI, with the judge's decision stating that Hadiyansyah's lawsuit had no legal basis and was rejected in its entirety. Hadiyansyah submitted a cassation request to the Supreme Court and part of Hadiyansyah's lawsuit was granted through Supreme Court Decision Number 394 K/Pdt.Sus-PHI/2023. This research aims to determine the working relationship between Hadiyansyah and PT Yuasa Battery Indonesia, as well as to find out the basis for the judge's consideration of not granting Hadiyansyah's request for compensation for rights. The research method used in this research is normative juridical. The results of this research were that the judge at the cassation level correctly applied the law regarding the absence of a working relationship between Hadiyansyah and PT Yuasa Battery Indonesia. As for compensation money for rights that were not granted, it was deemed inappropriate, especially as the judge did not mention the reasons or rationale for why Hadiyansyah's request for compensation money for leave rights that had not been taken was not granted.

Keywords: Termination of Employment, Work Relationship, Compensation Money.