ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGAWI NOMOR 204/PID.B/LH/2018/PN NGW DALAM PENENTUAN STATUS ALAT ANGKUT TINDAK PIDANA KEHUTANAN

LEGAL ANALYSIS OF NGAWI DISTRICT COURT DECISION NUMBER 204/PID.B/LH/2018/PN NGW REGARDING THE DETERMINATION OF THE STATUS OF VEHICLES USED IN FORESTRY CRIME

Penelitian ini meninjau apakah dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 204/PID.B/LH/2018/PN NGW sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan apa akibat putusan hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pada Putusan Nomor. 204/PID.B/LH/2018/PN NGW bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Sedangkan taknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2018/PN NGW pada dasarnya telah merujuk pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Namun, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekologis karena tidak mengakomodasi seluruh aspek pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Salah satu kelemahan utama adalah tidak diterapkannya ketentuan hukum yang mewajibkan perampasan alat angkut yang digunakan dalam tindak pidana kehutanan. Putusan yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan alat angkut berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Akibatnya, tidak ada efek jera yang nyata bagi pelaku, potensi terulangnya kejahatan serupa tetap tinggi, dan negara kehilangan kesempatan untuk mengamankan aset yang digunakan dalam tindak pidana. Selain itu, tidak diterapkannya ketentuan pidana tambahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang bersifat imperatif dalam perampasan alat angkut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim, Kehutanan

This study examines whether the judge’s legal reasoning in Decision Number 204/PID.B/LH/2018/PN NGW aligns with the evidence presented during the trial and what the implications are of the judge’s failure to impose additional criminal sanctions in that ruling. The research method used is normative juridical, employing both statutory and case approaches. Legal materials, consisting of primary and secondary sources, were collected through document analysis and literature review. The analytical technique applied is prescriptive analysis. The research findings indicate that the judge’s reasoning in Decision Number 204/PID.B/LH/2018/PN NGW essentially referred to the evidence submitted during the trial, such as witness testimonies, expert opinions, and physical evidence. However, the reasoning did not fully reflect the principles of ecological justice, as it failed to comprehensively address environmental restoration aspects. One of the main shortcomings was the non-application of legal provisions mandating the confiscation of transport equipment used in forestry-related criminal acts. The absence of additional criminal sanctions in the form of confiscating transportation means negatively affects the effectiveness of environmental and forestry law enforcement. As a result, the decision fails to create a significant deterrent effect, the likelihood of similar offenses recurring remains high, and the state loses the opportunity to secure assets used in the commission of the crime. Furthermore, the failure to apply such sanctions constitutes a violation of Law Number 18 of 2013, which imposes mandatory confiscation of transport means used in forestry crimes.

Keywords: Criminal Offense, Judicial Reasoning, Forestry