Studi Kasus Facebook ICB sebagai Alat Advokasi Kebutuhan Pelayanan Adminduk Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

Case Study of Facebook ICB as a Tool for Advocating the Needs of Adminduk Services for Blitar Regency 2018-2020

Penelitian ini membahas tentang tren advokasi kebijakan digital yang berhasil dilakukan oleh Facebook Info Cegatan Blitar (ICB). Hal ini dikarenakan untuk mencapai perubahan kebijakan publik dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis baik secara online maupun offline. ICB merupakan organisasi non politik yang menjalankan fungsi kontrol sosial  yang tidak dapat diintervensi lembaga pemerintahan sekalipun. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses advokasi yang dilakukan ICB terhadap kebijakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) Kabupaten Blitar sejak tahun 2018. Subjek penelitian ini berjumlah lima informan dari berbagai latar belakang yang diwawancarai secara mendalam, selain itu peneliti melakukan observasi pada akun Facebook ICB. Penelitian ini memberi implikasi pada pergeseran kerangka konseptual advokasi media sosial pada teori   media sosial tentang advokasi dan perubahan  kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, dalam mempengaruhi kebijakan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, ICB melalui beberapa tahap strategis mulai dari critical awareness, building relationship, action, policy priorities shift dan controlling. Tindakan pengurus ICB sebagai advokator berhasil mempengaruhi kebijakan pelayanan adminduk yang diwujudkan dengan empat program baru serta upaya perbaikan keterbukaan informasi publik mengenai persyaratan pengurusan adminduk. ICB memiliki kekuatan sekaligus strategi tekanan publik atau disebut people power yang memberikan efek desakan kepada pembuat kebijakan. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai advokasi kebijakan melalui media sosial, agar meneliti jenis media sosial lain seperti Twitter di lingkup negara Indonesia, karena setiap platform memiliki karakteristik serta keunikan tersendiri disamping itu, proses maupun pola advokasi yang terjadi akan juga berbeda.

This study discusses the digital policy advocacy trends that have been successfully carried out by Blitar's Info Cegatan Facebook (ICB). This is because achieving a change in public policy requires a series of systematic processes both online and offline. ICB is a non-political organization that carries out social control functions that cannot be intervened by government institutions. This research uses a case study method with a qualitative approach. The purpose of this study was to determine the advocacy process carried out by ICB on Blitar Regency's population administration service policy since 2018. The subjects of this study were five informants from various backgrounds who were interviewed in depth, in addition the researchers made observations on ICB's Facebook account. This research has implications for the shifting conceptual framework of social media advocacy to social media theory about advocacy and policy change. The results showed, in influencing the public service policy of the Population and Civil Registry Service (Dispendukcapil) of Blitar Regency, ICB went through several strategic stages starting from critical awareness, building relationships, actions, policy priorities shifting and controlling. The ICB management's actions as an advocate succeeded in influencing the administrative services policy which was realized with four new programs as well as efforts to improve public information disclosure regarding the administration's administration requirements. ICB has the power as well as a public pressure strategy or so-called people power which gives the effect of urging policy makers. For further researchers who want to research policy advocacy through social media, in order to examine other types of social media such as Twitter within the scope of the Indonesian state, because each platform has its own characteristics and uniqueness, the process and patterns of advocacy that occur will also be different.