Problematik Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Problems in Law Enforcement Against Motor Vehicle Modification Deviations Related to Article 277 of Law 22 of 2009 concerning Road Transportation Traffic

Perkembangan yang begitu pesat bukan hanya  berdampak pada transportasi saja tetapi juga dalam dunia otomitif khususnya pada kendaran bermotor. Para modifikator mulai memodifikasi kendaraan bermotor dengan merubah bagiankendaraan bermotor,  untuk menjadikannya lebih menarik, menambah performa motor, menjadikan suatu pekerjaan sebagai penanda sebuah identitas motor miliknya. Modifikasi kendaraan bermotordiatur dalam Pasal 277 Undang-Undang  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (selanjutnya disebut dengan PP No 55/2012), bahwasanya apabila seorang melakukan modifikasi akan dikenakan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 LLAJ yang pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) jika mereka tidak melakukan sesuai dengan peraturan. Modifikasi kendaraan bermotor diperbolehkan jika sesuai syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 121 ayat (1 dan 2) PP No 55/2012, namun masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Terkait dengan  modifikasi kendaraan bermotor, maka pihak  Kepolisian mempunyai peranan penting dalam pengawasan dan penegakkannya. Penelitian ini mengkaji tentang Problematik Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 UU LLAJ.Adapun tujuannyauntuk mengetahui upaya Polisi di Polrestabes Surabaya dalam mengatasi permasalahan modifikai kendaraan bermotor (perubahan rangka) yang melanggar atauran.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.datadiperoleh dengan cara dokumentasi, pengamatan dan wawancara dandianalisis secara  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi di Polrestabes Surabaya belum melakukan tugasnya sesuai Pasal 4 UU  Kepolisian yang berkaitan dengan UU LLAJ terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan dan dapat menyebabkan dampak negatif. Hal ini disebabkan pihak kepolisian dan pelaku modifikasitidak begitu paham dengan aturan yang mengatur tentang pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor

Such a rapid development not only has an impact on transportation but also in the automotive world especially on motorized vehicles. The modifiers began to modify the motorized vehicle by changing only one part to all parts of the motorized vehicle, to make it more attractive, increase motor performance, make a job or as a marker of an identity of a motor belonging to him. Regarding the modification of the motorized vehicle, it is regulated by law, but many people do not know it yet. Modifications to motorized vehicles are regulated in Article 277 of Law 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (hereinafter referred to as the LLAJ Law). Related to motor vehicle modification, the Police have an important role in supervision and enforcement. Regarding this modification, it is also regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia No 55 of 2012 Concerning Vehicles (hereinafter referred to as PP No 55/2012) that if a person makes a modification will be subject to Article 277 of Law 22 of 2009 LLAJ which is imprisoned for 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 24,000,000 (twenty four million rupiah) if they do not comply with the regulations. Modification of motorized vehicles is permitted if according to the conditions stipulated in Article 121 paragraph (1 and 2) PP No. 55/2012, this study examines the Problematic of Law Enforcement Against Irregularities in Motorized Vehicle Modifications Related to Article 277 of Law 22 of 2009 concerning Traffic Road Transportation. The purpose of this study was to determine the police effort to overcome motor vehicle modification problems (frame change). This type of research used in this study is the sociological juridical method. Types of legal materials consist of primary and secondary legal materials. This research data collection technique uses data collection by means of documentation, observation and interviews. The qualitative analysis method technique is descriptive analysis. The results showed that the Surabaya City Police Resort concluded that the police had not performed their duties as stipulated in Article 4 of the Police Law relating to the LLAJ Law on motor vehicle modification that could cause negative impacts. The police and the perpetrators of the modification of the results of the study are both not very familiar with the rules that are stated in the legislation.