Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

PROBLEMATIKA PENYITAAN HARTA KEKAYAAN SEBAGAI GANTI KERUGIAN UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Kode Dokumen : 0127/FH-HUK/2024

Penulis Utama : DADANG EKO NUGROHO

NIM Penulis Utama: 20040704179

Tahun : 2024

Judul ID :

PROBLEMATIKA PENYITAAN HARTA KEKAYAAN SEBAGAI GANTI KERUGIAN UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Judul EN : THE PROBLEMATIC OF CONFIDENTIAL PROPERTY AS COMPENSATION FOR FULFILLING THE RIGHTS OF VICTIMS OF TRAFICKING CRIMES

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 20040704179 - 2024

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

ABSTRAK

Problematika Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Ganti Kerugian Untuk Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Nama	:	Dadang Eko Nugroho
NIM	:	20040704179
Program studi	:	S-1 Ilmu Hukum/2020
Jurusan Fakultas Nama Lembaga Pembimbing	: : : :	Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya Gelar Ali Ahmad, S.H, M.H.

Pemberian restitusi pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan belum adanya Undang Undang yang secara khusus mengatur penyitaan harta kekayaan pelaku untuk pemberian restitusi terhadap korban. Restitusi merupakan suatu sistem ganti kerugian yang dilakukan untuk mengembalikan hak-hak korban semasa korban mengalami kejadian tindak pidana tersebut. Pengaturan restitusi tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2014, PerMa No. 1 Tahun 2022. Restitusi pada tindak pidana perdagangan orang saat ini masih belum memiliki daya yang begitu kuat untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban sesuai dengan yang diharapkan oleh korban melalui perhitungan LPSK, bahkan terdapat adanya kurang bayar dan tidak membayar sama sekali restitusi terhadap korban. Hal ini diketahui dari 3 putusan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu yang pertama Putusan No. No. 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, Putusan No. 168/Pid.Sus/2020/PN.Pml, dan yang terakhir Putusan No. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn. Penyelesaian akhir pada pemberian restitusi ini berakhir pada pidana kurungan yang paling lama satu tahun jika pelaku TPPO tidak mampu membayar restitusi. Menjadikan pelaku TPPO lebih memilih untuk menyatakan tidak mampu membayar restitusi.Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif menekankan adanya kekosongan hukum. Dengan penulisan ini sebagai literatur dan bertujuan untuk mendorong adanya revisi dan perbaikan Undang-Undang tentang pengaturan restitusi dan penyitaan harta kekayaan pelaku TPPO. Interprestasi Hukum oleh hakim merupakan hal yang dapat dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan restitusi terhadap korbaan dengan berlandaskan pasal 1 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci : Restitusi, Penyitaan.LPSK,Interprestasi.

Abstrak EN :

ABSTRACT

The Problem of Confiscating Assets as Compensation for Fulfilling the Rights of Victims of Human Trafficking Crimes

Name : Dadang Eko Nugroho

NIM 20040704179

Program : Bachelor of Laws

Departement : Laws

Faculty : Faculty of Law

University : State University of Surabaya

Advisor : Gelar Ali Ahmad, S.H, S.Pd M.H.

Providing restitution in cases of the crime of human trafficking in Indonesia is still not well realized because there is no law that specifically regulates the confiscation of the perpetrator's assets to provide restitution to the victim. Restitution is a compensation system that is carried out to restore the victim's rights when the victim experiences the crime. Restitution arrangements are contained in Law no. 31 of 2014, PerMa No. 1 of 2022. Restitution for criminal acts of human trafficking currently still does not have such strong power to provide compensation to victims in accordance with what the victim expects through LPSK calculations, in fact there are underpayments and no payment of restitution at all to victims. This is known from the 3 decisions raised in this writing, namely the first is Decision No. No. 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, Decision no. 168/Pid.Sus/2020/PN.Pml, and finally Decision No. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn. The final solution for granting restitution ends in imprisonment for a maximum of one year if the TIP perpetrator is unable to pay the restitution. Making TIP perpetrators prefer to say they are unable to pay restitution. This writing uses normative research methods to emphasize the existence of a legal vacuum. This writing is written as literature and aims to encourage the revision and improvement of the Law regarding the regulation of restitution and confiscation of assets of TIP perpetrators. Legal interpretation by a judge is something that can be done by law to achieve restitution for victims based on article 1 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Keywords: Restitution, Confiscation. LPSK, Interpretation.

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran