Kedudukan Hak Mendahulu Negara Atas Utang Pajak Perusahaan Asuransi Yang Pailit Terhadap Hak Pemegang Polis Tertanggung Atau Peserta

The Position of State Preemptive Rights for Tax Debt of Insolvent Insurance Companies Against the Rights of Policyholders, Insured, or Participants

Kedudukan negara sebagai kreditor preferen diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atau dalam likuidasi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya. Pemegang polis, tertanggung atau peserta disisi lain, memiiki hak yang diutamakan atas pembagian boedel pailit perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 52 UU Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditor preferen. Problematika yuridis yang timbul yaitu boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan akibat hukum pailitnya perusahaan asuransi terhadap utang pajak sebagai hak mendahulu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit dikesampingkan dibandingkan hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta; kedua, akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan tidak didahulukannya pembayaran utang pajak.

Kata kunci : hak mendahulu negara, pajak, perusahaan asuransi, pailit, pemegang polis

The state position as apreffered creditors is manifested in the pre-emptive right to claim taxes from taxpayers based on Article 21 of the KUP Law, Insurance companies that are declared bankrupt or in liquidation are said to be tax bearers who must settle tax debt payments first rather than other calims. The insured policeholder or participant, has priority rights over the distribution of the insurance companys bankcruptcy bill. This provision is contained in Article 52 of the Insurance Law which places insured policyholders, or participants as preffered creditors too. The problematic that arises the bakcruptcy bill will be paid in advance to which parties, the states pre-emptiverights to pay tax debts or the rights of insured policeholder or participantvas customers of insurance companies. The purpose of this research is to study and understand the position of the states pre-emptive rights to the debt of the insolvent insurance company against the right of the insurance insured policeholder or participant and the legal consequences of the insurers bankcruptcy to tax debt as the state s preceding rights. This research is a normative legal research by using the statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results this study, it is concluded that, first the position of the states pre-emptive rights to the insolvent ibsurances company tax debt is overriddden compared to the rights of the insured policy holder or participant, second the legal consequence for the state against the insolvent insurance companys tax debt is that not prioritized.

Keywords : state pre-emptive rights, tax, insurance company, bankrupt, insured policyholder or participant.