Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi

The Principle of Presumption of Innocence in Reverse Evidence of Corruption Crimes

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum yang tidak konvensional, termasuk penggunaan sistem pembuktian terbalik. Di sisi lain, sistem hukum pidana Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan instrumen hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara asas praduga tak bersalah dengan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembuktian terbalik berkontribusi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, penerapannya tetap harus sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa asas praduga tak bersalah dan pembuktian terbalik dapat berjalan selaras jika penerapannya dibatasi secara proporsional, terutama dalam tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang, serta tetap menjamin hak terdakwa untuk melakukan pembelaan secara adil di pengadilan.

Corruption is an extraordinary crime that requires an unconventional legal approach, including the use of a reverse burden of proof system. On the other hand, the Indonesian criminal law system upholds the principle of the presumption of innocence, as stipulated in the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, and human rights instruments. This study aims to examine the relationship between the principle of the presumption of innocence and the application of reverse burden of proof in corruption cases. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that although reverse burden of proof contributes to the effectiveness of eradicating corruption, its application must still be in line with the principles of human rights protection. The main conclusion is that the principle of the presumption of innocence and reverse burden of proof can run in harmony if its application is limited proportionally, especially in the crimes of gratification and money laundering, and still guarantees the defendant's right to a fair defense in court..