Analisis Yuridis Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Thn 

Juridical Analysis Of Isbat Marriage Over Siri Marriage (Study Of The Approval Of The Religious Court Of Tahuna 18/Pdt.P/2020/PA.Thn 

Penelitian ini membahas permasalahan hukum mengenai isbat nikah atas

perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara resmi, dengan fokus pada Penetapan

Pengadilan Agama Tahuna Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Thn. Permasalahan utama

dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan isbat nikah dan akibat hukum dari penetapan tersebut bagi para

pemohon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hukum

dikabulkannya permohonan tersebut dan dampaknya terhadap status hukum

perkawinan dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode

yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus,

dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah

preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah

dikabulkan oleh hakim berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang

diperbolehkan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim mempertimbangkan bahwa para pemohon

telah melangsungkan perkawinan secara agama, hidup bersama sebagai suami

istri, serta telah memiliki keturunan. Penetapan ini menimbulkan akibat hukum

berupa sahnya perkawinan secara negara, status anak menjadi anak sah, serta

timbulnya hak-hak keperdataan seperti hak waris dan pencatatan kependudukan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk

perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, serta mendorong peningkatan

kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi hukum

perkawinan.

Kata kunci: isbat nikah, perkawinan siri, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan

Agama, akibat hukum.

This study discusses legal issues regarding the legalization of unregistered

marriages, focusing on the Tahuna Religious Court Decision Number

18/Pdt.P/2020/PA.Thn. The main issues in this study are the basis for the judge's decision

in granting the request for legalization and the legal consequences of the decision for the

applicants. The purpose of this study is to determine the legal reasons for granting the

petition and its impact on the legal status of the marriage. This study uses a normative

legal method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The

legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis

technique used is prescriptive. The results of the study show that the marriage validation

petition was granted by the judge based on the fulfillment of the elements permitted under

Article 7(3) of the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974. The judge considered

that the petitioners had conducted a religious marriage, lived together as husband and wife,

and had children. This ruling has legal consequences, including the validity of the marriage

under state law, the status of the children as legitimate, and the emergence of civil rights

such as inheritance rights and population registration. This study emphasizes the

importance of marriage registration as a form of legal protection for couples and children,

as well as promoting public awareness of the importance of legal administration of

marriage.

Keywords: marriage validation, unregistered marriage, Compilation of Islamic Law, Religious

Court, legal consequences.