ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BAGIAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT JENIS PEKERJAAN PEKERJA ALIH DAYA

Juridical Analysis of Law Number 11 Year 2020 Concerning Job Creation Related to The Types of Work for Outsourcing Workers

Abstrak

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pemerintah berhak mengatur mengenai ketenagakerjaan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja maupun pemerintah. Berbicara mengenai ketenagakerjaan, dewasa ini praktik alih daya mulai banyak digunakan perusahaan. Hal ini dikarenakan praktik alih daya sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan, tetapi merugikan bagi pihak pekerja alih daya. Perusahaan bisa menekan pengeluaran dengan melakukan praktik alih daya dan hak yang didapatkan pihak pekerja alih daya jauh dari yang seharusnya didapatkan. Seiring berjalannya waktu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya aturan mengenai jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan tidak disebutkan. Hal ini menyebabkan tidak adanya batasan mengenai jenis pekerjaan yang bisa dikerjaan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai pembebasan semua jenis pekerjaan bagi pekerja dengan status alih daya memenuhi prinsip keberlangsungan pekerja dan untuk menganalisis perlindungan yang seharusnya diterima pekerja alih daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap pekerja alih daya. Kepastian hukum tentunya menjadi hal utama yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pekerja. Semua tenaga kerja pasti berharap adanya perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah pertama pekerjaan inti tidak boleh dialihdayakan yang status kepegawaiannya dipegang orang lain. Kedua perlindungan hukum pekerja alih daya terkait jenis pekerjaan seharusnya lebih diperhatikan.

Kata Kunci: tenaga kerja, jenis pekerjaan, alih daya

Abstract

Every citizen has the right to work and a decent living for humanity. In this case, the government has the right to regulate employment in order to create a harmonious relationship between workers and employers as well as the government. Talking about employment, nowadays the practice of outsourcing is starting to be widely used by companies. This is because the practice of outsourcing is very beneficial for the company, but detrimental for the outsourced workers. Companies can reduce expenses by carrying out outsourcing practices and the rights that the outsourced workers get are far from what they should get. Over time, the government issued Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in which the rules regarding the types of work that could be outsourced were not stated. This causes no restrictions on the types of work that can be done. The research method used is a normative juridical type, using a statutory approach and a concept approach. The results of the study indicate that there is no legal certainty for outsourced workers. Legal certainty is of course the main thing that forms the basis for legal protection for workers. All workers must expect legal protection in carrying out their work. The conclusion in this paper is that first, core work should not be outsourced whose employment status is held by someone else. Second, the legal protection of outsourced workers related to the type of work should be given more attention.

            Keywords : Labor, type of work, outsourcing