TUDUHAN TINDAKAN ASUSILA YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr)

THE ALLEGES OF IMMORAL ACTIONS WHICH RESULTS IN TERMINATION OF WORK RELATIONSHIP

(STUDY OF DECISION NUMBER 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr)

Pada Putusan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. Permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian putusan dengan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005. PT. Sekato Pratama Makmur mem-PHK secara sepihak pekerja tanpa mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr Tentang PHK karena tuduhan tindakan asusila menurut ketentuan dalam Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 dan menganalisis akibat hukum atas pemberlakuan Putusan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr Tentang PHK karena tuduhan tindakan asusila. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada Putusan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr dirasa kurang tepat, karena menggunakan ketentuan PKB PT. Sekato Pratama Makmur Periode 2018-2020. Padahal PKB tersebut ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hakim dapat mempertimbangkan Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 dan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada angka 3 huruf a. Dengan demikian hakim dapat memperhatikan keadilan bagi pekerja/buruh bahwa tuduhan atas tindakan asusila harus dibuktikan dan dinyatakan bersalah pada pengadilan pidana yang telah Inkracht, hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Akibat hukum yang ditimbulkan pada putusan tersebut hakim dapat mendasarkan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dari itu Penggugat akan mendapatkan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.  

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, kesalahan berat, PT. Sekato Pratama Makmur, Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr

In Decision No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. The problem that arises is the discrepancy between the decision and the Minister of Manpower and Transmigration Circular No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005. PT. Sekato Pratama Makmur unilaterally terminated workers without considering the Constitutional Court Ruling No. 012/PUU-I/2003. This study aims to analyze the basic considerations of judges in deciding Decision No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr Concerning layoffs due to allegations of immoral acts according to the provisions of the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 and analyze the legal consequences of the enforcement of Decision No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr Regarding layoffs due to allegations of immoral acts. This type of research is normative juridical using the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The analysis technique uses a prescriptive method. The results of the study show that the basis for the judge's consideration in Decision No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr is deemed inappropriate, because it uses the PKB provisions of PT. Sekato Pratama Makmur Period 2018-2020. Even though the PKB is inconsistent with Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, judges can consider the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 and Minister of Manpower and Transmigration Circular No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 at number 3 letter a. Thus, the judge can pay attention to justice for workers/laborers that accusations of immoral acts must be proven and found guilty in a criminal court that has been Inkracht, this is strengthened by the provisions in Article 8 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The legal consequences arising from the decision the judge can base on Article 156 paragraphs (2), (3), and (4) of Law No. 13 of 2003 concerning Employment, therefore the Plaintiff will receive severance pay, long service pay, and compensation money right.

Keywords: Termination of Employment, serious wrongdoing, PT. Sekato Pratama Makmur, Decision No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr.