Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan aset desa tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Pemerintah desa harus dapat mengelola dan mengatur sedemikian hingga aset desa dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu desa yang wajib melaksanakan pengelolaan aset desa yang baik dan optimal adalah Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Dalam praktik pengelolaan aset desa, Desa Simorejo juga harus melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan rangkaian pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa yang terdiri atas, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 (empat belas) rangkaian pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, terdapat beberapa proses yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini meliputi proses pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan. Belum optimalnya proses tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa kendala seperti aset tanah kas desa yang belum memiliki sertifikat sebagai bukti status kepemilikan dan pengamanan aset yang kuat, belum adanya bukti perjanjian sewa tanah kas desa antara pihak kedua dan pihak ketiga, belum kuatnya pengamanan fisik dan hukum pada aset desa dan beberapa kendala lainnya. Selain itu, juga terdapat 3 (tiga) proses pengelolaan yang belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Simorejo yaitu penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah pelaksanaan pengelolaan aset desa lebih dioptimalkan kembali dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan yang berlaku. Pemanfaatan aset secara kreatif dan inovatif juga perlu dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembangunan Desa

        A supporting the implementation of good governance, village development, and public welfare, village asset management should create challenges for the village administration. The government village has to be able to manage and organize village assets to the extent that could be contributing against revenue native village and can also increase public welfare. One village to carry out a good village asset management and optimal is Simorejo Village Kepohbaru Sub-district Bojonegoro Regency. In the village, asset management practices in Simorejo Village also have to carry out village asset management in accordance with applicable regulations. This study attempts to describe how village asset management exercised by the village administration in Simorejo Village Kepohbaru Sub-district Bojonegoro Regency.

         The methodology used is the methodology descriptive with a qualitative approach. While the focus of his research using the village asset management based on “Permendagri Nomor 1 Tahun 2016” about village asset management, which is planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, elimination, transfer, administration, reporting, assessment, training, controlling and monitoring. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Analysis techniques the data used was data collection, reduction data, presentation of data and the withdrawal of conclusion.

         The result showed that of 14 (fourteen) the village asset management based on “Permendagri Nomor 1 Tahun 2016”, there is some process could not be implemented in an optimum manner. This could include the utilization process, security, and administration. Ineffective the process can be shown by the problems assets cash as the villages have not have a certificate as evidence of possession and security strong assets, there is no evidence an agreement on land lease the village treasury between the second and third party, yet security forces physical and law at village asset and some other obstruction. In addition, there are also 3 (three) management process has never been carried out by the Simorejo Village administration there are elimination, transfer, and assessment. Suggestions that can be administered by researchers is the village asset management more optimized back and implemented according to the provision of regulations. The use of an asset in creative and innovative too must be implemented in order to increase their original villages and public welfare village.

Keyword: Village Asset, Village Asset Management, Village Development