ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT (PUTUSAN NOMOR: 684 K/PDT.SUS- PHI/2015)

JURIDICAL ANALYSIS OF DISPUTE SETTLEMENT OF TERMINATION OF EMPLOYMENT DUE TO SERIOUS ERROR (DECISION NUMBER: 684 K/PDT.SUS-PHI/2015)

Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU- I/2003 terkait Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat dilakukan dengan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Berlawanan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Hasil Rapat Paripurna Sidang Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah, tanggal 29 Desember 2015, huruf B, butir 2 KUHPerdata Khusus (e) bahwa dalam hal terjadi PHK pekerja karena kesalahan berat eks Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004), maka dapat dilakukan PHK tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dan pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat setelah penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003 dan SEMA 3/2015 pada Putusan Mahkamah Agung No. 684 K/Pdt.Sus- PHI/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu kajian terhadap suatu norma peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan baik secara historis, sistematis, komparatif, sinkronis, maupun terhadap asas-asas hukum yang bersifat umum. Hasil yang diperoleh dari penelitian pada Putusan Mahkamah Agung No. 684 K/Pdt.Sus-PHI/2015 bahwa Majelis Hakim maupun pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial maupun Kasasi tidak mempertimbangkan isi Putusan MK dimana tindakan PHK karena kesalahan berat dilakukan dengan adanya putusan pidana berkekuatan tetap.

Termination of Employment due to serious errors according to Constitutional Court Decision Number 012/PUU- I/2003 regarding Termination of Employment due to serious errors is carried out with the existence of a criminal decision with permanent legal force. Contrary to the Supreme Court Circular Letter Number 03 of 2015 concerning the Implementation of the Compilation of Regulations on the Results of the 2015 Supreme Court Plenary Session as a Guideline for the Implementation of the Court's Duties, December 29, 2015, letter B, point 2 of the Special Civil Code (e) that in the event of a layoff of an employee/ workers due to serious errors of former Article 158 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (after the Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I/2003 dated 28 October 2004), then layoffs can be carried out without having to wait for a criminal decision that has permanent legal force. This study aims to analyze the considerations of the Panel of Judges and the implementation of Termination of Employment Due to Serious Misconduct after the implementation of Constitutional Court Decision No.012/PUU-I/2003 and SEMA 3/2015 on Supreme Court Decision No. 684 K/Pdt.Sus-PHI/2015. The research method used is the normative juridical research method, which is a study of a norm of laws and regulations both historically, systematically, comparatively, synchronically, and against general legal principles. The results obtained from research on Supreme Court Decision No. 684 K/Pdt.Sus-PHI/2015 that the Panel of Judges as well as at the Industrial Relations and Cassation Court levels did not consider the contents of the Constitutional Court's Decision where the act of dismissal due to serious wrongdoing was carried out in the presence of a criminal decision with permanent force.