KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BUDI DAYA BEBEK PETELUR TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER DI DESA KEBONSARI KABUPATEN SIDOARJO

LEGAL AWARENESS OF LAYER DUCK CULTIVATION BUSINESSES REGARDING THE OBLIGATION OF OWNERSHIP OF CERTIFICATE OF VETERINARY CONTROL NUMBER IN KEBONSARI VILLAGE, SIDOARJO REGENCY

Budi daya bebek petelur menurut Permentan NKV merupakan jenis unit usaha produk hewan yang memiliki kewajiban mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner. Hal demikian selaras dengan salah satu kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam UUPK. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sangat minim pelaku usah budidaya bebek petelur yang memiliki NKV. Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban kepemilikan NKV serta mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi penghambat pelaku usaha dalam proses kepemilikan NKV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kesadaran hukum pelaku usaha budidaya unggas petelur terkait kewajiban kepemilikan sertifikat NKV dan untuk menganalisis kendala apa saja yang menghambat pelaku usaha ternak itik petelur dalam kepemilikan sertifikat NKV. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di 3 (tiga) unit usaha budi daya bebek petelur yang ada di di Desa Kebonsari, Kabupaten Sidoarjo yakni UD. Adon Jaya, UD. Doa’a Bunda, dan UD. Sejahtera Mandiri. Hasil penelitian kesadaran hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner menunjukkan nilai yang rendah. Beberapa hal yang menghambat pelaku usaha dalam kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah pelaku usaha merasa puas dengan keadaan saat ini, pelaku usaha memiliki karakter yang hanya mengikuti trend tanpa memahami prosedur dan persiapan yang harus dilalui, tingkat jangkauan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan juga faktor usia pelaku usaha.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, NKV

Laying duck cultivation according to the Permentan NKV is a business unit that has the obligation to apply for a NKV. This is in line with one of the obligations of business actors as regulated in UUPK. Facts show that very few players in laying duck cultivation have NKV. This study examines the legal awareness of business actors regarding NKV ownership obligations and describes several things that hinder business actors in the NKV ownership process. The purpose of this study is to understand the legal awareness of laying duck farming business actors regarding the obligation to have NKV and to analyze obstacles are preventing laying duck business actors from having NKV. This writing is included in the writing of empirical law with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive analytical. The research location is in three laying duck farming business units in Kebonsari Village, Sidoarjo Regency, namely UD. Adon Jaya, UD. Do’a Bunda , and UD. Mandiri Sejahtera. The results of the study on legal awareness of laying duck farming business actors regarding the obligation to have a NKV show a low value. Several things that hinder business actors from having a NKV are business actors being satisfied with the current situation, business actors having a character that only follows trends without understanding the procedures and preparations that must be passed, the level of market reach owned by business actors, and also the age factor of the business actor.

Keyword : Legal Awareness, Business Actor, NKV