Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 179K/Pdt.Sus-PHI/2024 Mengenai Perolehan Uang Penggantian Hak Pekerja PKWTT Akibat PHK Dengan Alasan Efisiensi Mencegah Kerugian

Analysis of Supreme Court Decision Number: 179K/Pdt.Sus-PHI/2024 About Obtaining Replacement Money for PKWTT Worker’s Right Because Termination for Efficieny Reasons to Prevent Losses

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Synerga Tata Internasional kepada pekerjanya, yakni Muhammad Nasir dengan alasan efisiensi mencegah kerugian telah mengakibatkan timbulnya perselisihan di antara keduanya hingga ternitlah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 179K/Pdt.Sus-PHI/2024 yang disebabkan adanya ketidaksesuaian jumlah kompensasi yang ditawarkan dengan kompensasi akibat PHK berdasar hukum yang berlaku. Adanya perbedaan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontcvankelijk verklaard) dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi yang mengabulkan gugatan untuk sebagian mengakibatkan adanya perbedaan yang signifikan mengenai bagaimana hakim memandang, mempertimbangkan, dan memberikan dasar atas putusan terhadap penyelesaian perselisihan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan keberhakan pekerja atas kompensasi setelah PHK serta menganalisis impelementasi ketentuan UPH bagi pekerja akibat PHK efisiensi mencegah kerugian. Metode penelitian yang digunakna dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah atas PHK yang dialami Penggugat, ia berhak atas kompensasi berupa uang pesangon, UPMK, dan UPH berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021. Sebagai wujud implementasi ketentuan hukum mengenai UPH bagi pekerja akibat PHK, selayaknya ia memperoleh UPH atas cuti tahunan 2020 senilai sepuluh juta rupiah serta biaya atau ongkos ia kembali ke tempat diterima bekerja. Kemudian, seharusnya majelis hakim kasasi menyatakan gugatan Penggugat premature akibat dari tuntutan hak berupa THR 2019, bonus 2019, dan UPH atas cuti tahunan 2019  belum melalui mekanisme perundingan bipartit maupun tripartit.

Kata Kunci :  Pemutusan Hubungan Kerja, Kompensasi, Uang Penggantian Hak, Premature

The termination of employment (PHK) carried out by PT Synerga Tata Internasional against its employee, Muhammad Nasir, on the grounds of efficiency to prevent losses, has resulted in a dispute between the two parties, leading to the Supreme Court Decision Number: 179K/Pdt.Sus-PHI/2024. This was caused by the discrepancy between the amount of compensation offered and the compensation due to the termination based on the applicable law. The difference in legal considerations between the first-instance judges, who declared the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijk verklaard), and the cassation judges, who partially granted the lawsuit, resulted in a significant disparity in how the judges viewed, considered, and justified their decisions regarding the resolution of the dispute. This research aims to examine the judges' considerations in declaring workers' rights to compensation after termination and to analyze the implementation of UPH provisions for workers due to efficiency layoffs to prevent losses. The research method used in this study is normative legal research. The result of this research is that regarding the termination of employment experienced by the Plaintiff, he is entitled to compensation in the form of severance pay, UPMK, and UPH based on Article 40 paragraph (2) of PP 35/2021. As an implementation of the legal provisions regarding UPH for workers due to termination of employment, he should receive UPH for annual leave in 2020 amounting to ten million rupiah and the cost or fare to return to the place of employment. Then, the Supreme Court should have declared the Plaintiff's lawsuit premature due to the claims for rights such as the 2019 THR, the 2019 bonus, and the UPH for the 2019 annual leave not having gone through the bipartite or tripartite negotiation mechanisms.

Keywords : Termination of Employment, Compensation, Severance pay, Premature