Kajian Yuridis Terkait Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Alas Kaki Secara Tidak Lengkap

Juridical Study Regarding Incomplete Inclusion of Labels in Indonesian on Footwear

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Lampiran V terdapat frasa “jika” di huruf e dan f, yang sebagaimana mestinya frasa “jika” apabila tidak terpenuhi maka tidak perlu dicantumkan informasi terkait logo kulit, dan keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Berbahasa Indonesia Pada barang terdapat ketidakjelasan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan frasa secara tidak lengkap di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang(PMP KLDBI) Selanjutnya untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tidak lengkapnya label informasi pada alas kaki. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada ketidakjelasan hukum yakni terdapat frasa yang membuat ketersesatan berfikir bagi pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label informasi secara lengkap pada barang berupa alas kaki sesuai dengan Lampiran V PMP KLDBI, sanksi yang di bebankan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif berupa penarikan barang.

Kata Kunci: Pelaku usaha, label, alas kaki

The Regulation of the Minister of Trade concerning the Obligation to Affix Labels in Indonesian in Appendix V contains the phrase if in letters e and f, which should be the phrase if  if it is not fulfilled then there is no need to include information related to the leather logo, and information for use and maintenance. Based on article 7 of Regulation of the Minister of the Republic of Indonesia on the Obligation to Include Labels in Indonesian On goods there are unclear norms. This study aims to analyze the incomplete arrangement of phrases in the Regulation of the Minister of Trade on the Inclusion of Indonesian Language Labels on Goods (PMP KLDBI). Furthermore, to analyze the legal protection for consumers against incomplete information labels on footwear. The choice of this type of research is based on legal uncertainty, namely that there are phrases that make it difficult to think for the reader. The research method used is normative legal research. The approach used in this research is statutory approach and conceptual approach. This research's types of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the research are based on the interpretations that have been carried out, so business actors are required to include complete information labels on goods in the form of footwear per Attachment V PMP KLDBI, Sanctions imposed on business actors are administrative sanctions in the form of withdrawal of goods.

Keywords: Business actors, Labels, Footwear