Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/Pn.Tim)
Juridical Analysis of the Criminal Offense of Carrying Sharp Weapons (Case Study of Decision Number 153/Pid.Sus/2019/PN.Tim)
Penegakan hukum terhadap pembawaan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang melarang membawa atau menguasai senjata tajam tanpa izin. Namun pada ayat (2) dari pasal tersebut memberikan pengecualian membawa senjata tajam dimaksudkan untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau keperluan sah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksesuaian pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Tim, serta pertimbangan hakim terkait actus reus, mens rea, dimana terdakwa dijatuhi pidana karena membawa parang yang baru dibeli dan hendak digunakan untuk berkebun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dam pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai dasar pengecualian, dan tidak menilai secara memadai unsur actus reus dan mens rea serta alasan sah pembawaan senjata tajam oleh terdakwa. Tulisan ini menekankan pentingnya penafsiran terhadap pengecualian hukum dalam peraturan pidana serta perlunya evaluasi dalam praktik peradilan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak mengandung niat jahat.
Kata kunci : Senjata tajam, mens rea, putusan hakim
Law enforcement on the carrying of bladed weapons is governed by Article 2 (1) of Emergency Law No. 12 of 1951, which prohibits carrying or possessing such weapons without a permit. Article 2 (2), however, creates exceptions for carrying a blade for agricultural work, household tasks, or other legitimate purposes. This study investigates the misapplication of Article 2 (2) in Judgment No. 153/Pid.Sus/2019/ PN.Tim and evaluates the court’s treatment of actus reus and mens rea in convicting a defendant who had only recently bought a machete for gardening. Using a normative juridical method with statutory and case approaches, the research shows that the judges neither invoked Article 2 (2) as an exemption nor adequately examined the elements of actus reus, mens rea, and the lawful purpose behind the defendant’s possession. The paper highlights the need for careful interpretation of statutory exemptions in criminal law and calls for a reassessment of judicial practice to avoid criminalizing conduct that lacks criminal intent.
Keywords: Sharp weapon, mens rea, judicial decision.