ABSTRAK 

ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN KONSULTING KEUANGAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

Nama  : Kelin Fresillia NIM  : 16040263048 Program Studi : DIII Administrasi Negara  Jurusan  : Administrasi Publik Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si 

Pelayanan Konsulting merupakan pelayanan yang diberikan untuk memberikan petunjuk, pendapat atau masukan terhadap permasalahan pada pemerintahan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat yang belum tercantum dalam peraturan perundang – undangan. Tujuan pelayanan konsulting ini yaitu membantu perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaporan pertanggungjawaban APBDes. Karena pengelolaan keuangan desa sangat berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan desa khususnya di desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo.  Penelitian yang digunakan dalam penilitian Tugas Akhir ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan fokus yaitu berdasarkan SOP Konsulting dimana dalam SOP tersebut pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua)  yaitu penugasan berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dan penugasan berdasarkan non PKPT atau permintaan stakeholders serta pendekatan pelayanan konsultasi menurut Gerald (dalam Hastuti, 2013) yaitu Client centered approach dan Consultee-centered approach. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam 

x 

penelitian ini yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kegiatan pengumpulan data (collecting data), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (verification/conclusion drawing). Hasil penelitian mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan konsulting yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 yaitu penugasan berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) serta penugasan berdasarkan non PKPT atau permintaan stakeholders. Minimnya kesadaran perangkat desa akan SPJ dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan APBDes serta SDM (Sumber Daya Manusia) pada perangkat desa yang menjadikan kurangnya pemahaman akan pelaporan keuangan yang menjadikan faktor perlu dilaksanakannya pelayanan konsulting. Bentuk atau hasil pelaksanaan pelayanan konsulasi yang dilakukan secara langsung berupa berita acara sedangkan secara tidak langsung berupa surat jawaban akan permasalahan yang dikonsulkan. Saran yang dapat diberikan yakni dengan membuat website Inspektorat agar informassi mengenai Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengetahui Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta mencantumkan form konsultasi pada website sehingga memudahkan perangkat desa/instansi yang ingin mengusulkan mendapat konsultasi tidak harus datang ke kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

Kata Kunci : Konsultasi, Pelayanan, PKPT, non PKPT atau Stakeholders

ABSTRACT 

THE ANALYSIS AND  IMPLEMENTATION OF FINANCIAL CONSULTING SERVICE IN THE  INSPECTORATE OFFICE OF SIDOARJO REGENCY 

Name   : Kelin Fresillia NIM   : 16040263048 Course   : DIII State Adminsitration Majors   : Public Administration Faculty   : Faculty of Social Sciences and Law Name of institution : State University of Surabaya Supervising Professor : Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si 

Consultation Services are services provided to provide guidance, opinions or input on regional agreements that require the interests of the community that have not been determined in the legislation. The purpose of this consultation service is the assistance of village officials in managing village finances and the accountability of the APBDes. Because village financial management is very important in the development and welfare of villages in the villages in Sidoarjo Regency. The research used in this Final Project research is descriptive research using a qualitative approach. In this study, the focus was based on Consultation SOP where the SOP was divided into 2 (two), namely assignments based on the PKPT (Annual Supervision Work Program) and assignments based on non PKPT or stakeholder requests and consulting service approaches according to Gerald (in Hastuti, 2013) namely Client centered approach and Consultee-centered approach. The data collection technique used in this study is by the method of observation, interviews, and documentation. Furthermore, for data analysis techniques used in this study include data collection activities (collecting data), data reduction, data presentation (data display), 

and data verification or conclusion (verification / conclusion drawing). The results of the study describe the implementation of consulting services whose implementation is divided into 2 namely assignments based on the PKPT (Annual Supervision Work Program) and assignments based on non PKPT or stakeholder requests. The lack of awareness of the village officials on the SPJ and the reporting of the financial accountability of the APBDes as well as the HR (Human Resources) in the village apparatus which made the lack of understanding of financial reporting that made the need to carry out consultancy services. The form or result of the implementation of the consulation service that is carried out directly in the form of an official report while indirectly in the form of a response letter to the problem being addressed. The suggestions are  making the Inspectorate website to inform the Sidoarjo Inspectorate office as well as provide the consultation form on the website. Hopefully,it will easier the village officials / agencies to propose consultation without come to the Inspectorate office of Sidoarjo Regency. 

Keywords: Consultation, Service, PKPT, non PKPT or Stakeholders