Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas terkait Penyediaan Akomodasi yang Layak di Perusahaan A

The Legal Awareness of Employers Toward Employees with Disabilities in Providing Reasonable Accommodation at Company A

Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak meskipun telah ada regulasi yang mengatur akomodasi layak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dan hambatan yang dihadapi dalam penyediaan akomodasi layak bagi pekerja penyandang disabilitas di Perusahaan A Pasuruan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha di Perusahaan A Pasuruan terkait penyediaan akomodasi layak bagi pekerja disabilitas. Hasil penelitian memaparkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha di Perusahaan A Pasuruan terhadap penyediaan akomodasi layak bagi pekerja penyandang disabilitas berada pada tingkat yang cukup baik dari sisi pengetahuan, tetapi belum maksimal dari sisi implementasi. Pihak perusahaan telah mengetahui kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, namun pelaksanaannya masih terbatas pada penyediaan fasilitas dasar dan penyesuaian komunikasi tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) atau kebijakan internal yang jelas. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah, serta minimnya panduan tentang praktik terbaik untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif. Selain itu, masih terdapat kendala dalam komunikasi antara pekerja disabilitas dan rekan kerja, yang mengindikasikan perlunya pelatihan bahasa isyarat dan peningkatan kesadaran seluruh karyawan. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, memberikan insentif, serta meningkatkan pemahaman agar prinsip akomodasi layak benar-benar terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran, Hukum, Disabilitas, Akomodasi, Inklusi.

Persons with disabilities still face obstacles in obtaining decent employment despite the existence of regulations governing reasonable accommodation. The purpose of this study is to analyze the level of legal awareness of business actors and the obstacles they face in providing reasonable accommodation for workers with disabilities at Company A in Pasuruan. This research employs an empirical legal approach through interviews, observations, and documentation to analyze the legal awareness of business actors at Company A in Pasuruan regarding the provision of reasonable accommodation for workers with disabilities. The findings reveal that the legal awareness of business actors at Company A is relatively good in terms of knowledge but remains suboptimal in implementation. The company is aware of its legal obligations as stipulated in Law Number 8 of 2016, but its implementation is still limited to providing basic facilities and communication adjustments without clear standard operating procedures (SOPs) or internal policies. The obstacles faced include budget constraints, lack of socialization and technical assistance from the local government, and limited guidelines on best practices for creating an inclusive work environment. In addition, communication barriers between workers with disabilities and their colleagues indicate the need for sign language training and increased awareness among all employees. Therefore, synergy between companies, government, and society is necessary to strengthen regulations, provide incentives, and enhance understanding so that the principle of reasonable accommodation can be fully and sustainably implemented.

Keywords: Awareness, Law, Disability, Accommodation, Inclusion.