LEGAL PROTECTION OF DOMESTIC WORKERS RELATED TO THE LEAVE ENTITLEMENTS

Fenomena yang sering terjadi pada bidang hukum ketenagakerjaan adalah banyaknya kasus yang melibatkan Pekerja Rumah Tangga. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Selanjutnya disebut Permenaker Nomor 2 Tahun 2015) belum secara rinci melindungi hak cuti pekerja rumah tangga. Tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hak cuti pekerja rumah tangga membuat ketentuan hak cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga. Tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hak cuti pekerja rumah tangga berakibat munculnya permasalahan terkait pelanggaran hak cuti pekerja rumah tangga. Pelanggaran hak cuti rumah tangga seringkali berupa tidak diberikannya hak cuti pekerja rumah tangga oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga yang merupakan seorang pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas hak cutinya serta aturan lebih lanjut mengenai standarisasi cuti yang berhak didapatkan pekerja rumah tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak cuti bagi pekerja rumah tangga dan mengetahui pengaturan hak cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum serta bahan non hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, aturan mengenai hak cuti pekerja rumah tangga hanya disebutkan dalam pasal 7 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga. Aturan hak cuti pekerja rumah tangga tidak diatur lebih lanjut dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Undang-Undang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut UUK) pun tidak menjadi acuan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 sehingga hak cuti pekerja rumah tangga hanya dilakukan sesuai kesepakatan sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf f Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Pekerja rumah tangga berhak mendapatkan cuti kerja yang ideal, namun cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga selaku pekerja informal tidak bisa disamakan dengan pekerja formal khususnya mengenai jumlah hari dalam ketentuan cuti yang ada dalam UUK dikarenakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tidak menjadikan UUK sebagai acuan khususnya dalam ketentuan cuti kerja.

Kata kunci : perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, hak cuti.

A phenomenon that often occurs in the field of labor law is the number of cases involving domestic workers. Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 2015 concerning Protection of Domestic Workers (hereinafter referred to as Permenaker Number 2 of 2015) does not yet specifically protect the rights of domestic workers to leave. The absence of further regulations regarding domestic workers' leave rights makes provision for ideal leave rights for domestic workers. The absence of further regulations regarding domestic workers 'leave rights results in problems related to violations of domestic workers' leave rights. Violation of household leave rights often takes the form of not being granted leave rights for domestic workers by service users of domestic workers. Domestic workers who are workers are entitled to protection for their right to leave as well as further regulations regarding the standardization of leave that domestic workers are entitled to. Based on these problems, this study aims to analyze legal protection related to leave rights for domestic workers and to find out the ideal leave rights arrangements for domestic workers. The research method used is normative legal research by collecting legal materials as well as non-legal materials to analyze the problems under study.Based on the results of the research, regulations regarding the rights of domestic workers to leave are only mentioned in article 7 of the Manpower Regulation Number 2 of 2015 which regulates the rights of domestic workers. The rules for leave rights for domestic workers are not further regulated in Permenaker No.2 of 2015. The Manpower Law (hereinafter referred to as UUK) is not a reference in Permenaker No.2 of 2015 so that the right to leave for domestic workers is only carried out according to the agreement in accordance with the provisions of the article. 7 letter f Permenaker Number 2 of 2015. Domestic workers are entitled to ideal work leave, but ideal leave for domestic workers as informal workers cannot be equated with formal workers, especially regarding the number of days in the provisions of leave in the UUK due to Permenaker Number 2 of 2015 does not make UUK a reference, especially in terms of working leave.

Keywords: legal protection, domestic workers, leave entitlements.