Implementasi Peran Paralegal Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif di Kelurahan Tinap

Implementation of the Paralegal's Role as Mediator in Case Resolution Based on the Principle of Restorative Justice in Tinap Sub-District

Beban sistem peradilan pidana atas perkara ringan mendorong penguatan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, sebagaimana diakomodasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui prinsip keadilan restoratif. Perangkat kelurahan, khususnya Lurah, memiliki posisi strategis menjalankan fungsi ini sebagai paralegal dan mediator, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peran paralegal Kelurahan Tinap sebagai mediator dalam penyelesaian perkara warga, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya.

Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, dianalisis menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lurah dan Kasi Kelurahan Tinap telah aktif memfasilitasi mediasi berbagai perkara warga sejak tahun 2023, dengan hasil kesepakatan yang secara substantif mencerminkan prinsip keadilan restoratif, meskipun praktiknya belum secara sadar merujuk pada regulasi yang berlaku. Faktor penghambat paling dominan adalah rendahnya pemahaman pelaksana terhadap ketentuan keadilan restoratif dalam KUHP baru, meskipun regulasi tersebut telah berlaku sejak awal masa jabatan Lurah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas paralegal kelurahan melalui pelatihan berkelanjutan agar praktik mediasi yang telah berjalan dapat lebih optimal dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

The burden on the criminal justice system caused by minor cases has encouraged the strengthening of out-of-court dispute resolution mechanisms, as accommodated by Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code through the principle of restorative justice. Sub-district officials, particularly the Lurah, hold a strategic position in performing this function as paralegals and mediators, as regulated under Law Number 16 of 2011 on Legal Aid and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2021. This study aims to analyze the implementation of the paralegal role of Tinap Sub-District as mediator in resolving residents' cases, and to identify the inhibiting factors.

This study employs a juridical-empirical method with a legal sociology approach, using interviews, documentation studies, and literature review, analyzed using Soerjono Soekanto's theory of factors influencing law enforcement. The results show that the Lurah and Kasi of Tinap Sub-District have actively facilitated mediation of various residents' cases since 2023, with agreements that substantively reflect restorative justice principles, although the practice has not been consciously grounded in the applicable regulations. The most dominant inhibiting factor is the low level of understanding among implementers regarding restorative justice provisions in the new Criminal Code, despite the regulation having taken effect since the beginning of the Lurah's term. This study recommends strengthening the capacity of sub-district paralegals through continuous training so that the mediation practices already underway can be carried out more optimally and in accordance with the applicable legal framework.