ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN BCA FINANCE TERKAIT PERUBAHAN BESARNYA SUKU BUNGA DAN CARA PERHITUNGAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA

JURIDICAL ANALYSIS OF INCLUSION OF STANDARD CLAUSES IN BCA FINANCE CONSUMER FINANCING CREDIT AGREEMENTS RELATED TO CHANGES IN INTEREST RATES AND UNILATERAL CALCULATION METHODS BY BUSINESS ACTOR

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat berbagai jenis perjanjian salah satu jenis perjanjian yang sering ditemui yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk baku. Dalam kenyataannya kedudukan perjanjian baku ini dapat memberatkan salah satu pihak yaitu konsumen. Seperti yang terjadi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada BCA Finance dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat satu klausula yang memberatkan pihak konsumen yang menyatakan bahwa tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada Pasal 3 angka 3  perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan  ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian baku kredit pembiayaan konsumen BCA Finance berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 3 angka 3  perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut telah mencantumkan klausula berupa perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : perjanjian, perjanjian baku, konsumen, pelaku usaha

Based on Article 1313 of the Civil Code (KUHPerdata), Agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. There are various types of agreements, one type of agreement that is often encountered is an agreement made in writing in standard form. In fact, the position of this standard agreement can be burdensome to one of the parties, namely the consumer. As happened in the consumer financing credit agreement at BCA Finance where in the contents of the agreement there is a clause that is burdensome to the consumer which states that the consumer is subject to regulations in the form of new rules, continuation and / or further changes made unilaterally by business actors during the consumer period. take advantage of the services purchased. The purpose of this study is to analyze the conflict of norms contained in Article 3 point 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement with the provision of standard clauses contained in Article 18 paragraph (1) Letter g of the Consumer Protection Law and Article 22 paragraph (3) Letter f Financial Services Authority Regulation Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector as well as analyzing the forms of legal remedies that can be taken by consumers as debtors regarding the inclusion of standard clauses regarding changes unilaterally by business actors in standard consumer financing credit agreements BCA Finance is based on positive law in Indonesia. This research uses normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study state that Article 3 number 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement is not in accordance with Article 18 paragraph (1) Letter g of the Consumer Protection Law and Article 22 paragraph (3) Letter f of the Financial Services Authority Regulation Number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, because the consumer financing credit agreement includes clauses in the form of unilateral changes by business actors, and legal remedies that can be taken by consumers, namely through litigation and non-litigation channels

Keywords : agreement, standard agreement, consumer, business actor