Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk Melalui Program Ulam Sepat Unit Layanan Adminduk Mobile Secara Cepat Dan Tepat Di Kabupaten Nganjuk Studi Pada Layanan Ktp-El

Implementation Of The Policy To Improve Population Administration Service Quality Through The Ulam Sepat Program Fast And Accurate Mobile Population Administration Service Unit In Nganjuk Regency A Study Of Electronic Id Card Ktp-El Services

ABSTRAK

Program Ulam Sepat Unit Layanan Adminduk Mobile Secara Cepat dan Tepat merupakan inovasi peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk melalui pelayanan mobile di kecamatan. Permasalahan penelitian meliputi layanan Ulam Sepat yang baru dilaksanakan di delapan dari dua puluh kecamatan, masih terdapat kesenjangan antara jumlah masyarakat wajib Ktp el dengan jumlah masyarakat yang telah memiliki Ktp el, serta ketidakjelasan waktu penyelesaian layanan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Ulam Sepat. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, kecamatan pelaksana Program Ulam Sepat, dan masyarakat pengguna layanan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Ulam Sepat secara umum telah berjalan baik. Pada indikator komunikasi, transmisi informasi cukup baik meskipun masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui Program Ulam Sepat, sedangkan kejelasan informasi telah berjalan baik. Pada indikator sumber daya, aspek staf dan fasilitas masih belum memadai, sedangkan informasi dan wewenang telah berjalan baik. Pada indikator disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen pelayanan yang baik meskipun belum terdapat insentif khusus. Pada indikator struktur birokrasi, pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan baik, namun belum tersedia SOP khusus Program Ulam Sepat. Disimpulkan bahwa implementasi Program Ulam Sepat telah berjalan baik, namun masih diperlukan pengembangan pelayanan berbasis kecamatan, penambahan petugas dan fasilitas operasional, serta penyusunan SOP khusus.

Kata Kunci Implementasi Kebijakan, Program Ulam Sepat, Pelayanan Administrasi Kependudukan, George Edward III.  

ABSTRACT

The Ulam Sepat Program a Mobile Population Administration Service Unit providing fast and accurate service is an innovation aimed at improving the quality of population administration services by the Nganjuk Regency Population and Civil Registration Agency through mobile services at the sub district level. Research issues include the fact that the Ulam Sepat service has only been implemented in eight out of twenty sub-districts there remains a gap between the number of residents required to hold an electronic ID card KTP el and those who actually possess one and service completion times lack clarity. This study aims to describe and analyze the implementation of the Ulam Sepat Program. The research focuses on George Edward III policy implementation theory, covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive method with a qualitative approach was employed. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving informants from the Nganjuk Regency Population and Civil Registration Agency, sub districts implementing the Ulam Sepat Program, and service users. Data analysis utilized the Miles and Huberman model. The results indicate that the implementation of the Ulam Sepat Program has generally proceeded well. Regarding the communication indicator, information transmission was adequate despite some residents remaining unaware of the program and information clarity was good. Regarding the resource indicator, staffing and facilities were still insufficient, whereas information and authority aspects functioned well. Regarding the disposition indicator, implementers demonstrated a strong commitment to service, even in the absence of specific incentives. Regarding the bureaucratic structure indicator, task division and coordination were effective, though a specific Standard Operating Procedure SOP for the Ulam Sepat Program has not yet been established. It is concluded that the Ulam Sepat Programs implementation has been successful however, further development of sub district based services, the addition of personnel and operational facilities, and the formulation of a specific SOP are still required.

Keywords  Policy Implementation, Ulam Sepat Program, Population Administration Services, George Edward III.