TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM (TJU) ZONA DI KAWASAN PASAR BLAURAN

LEVEL OF LEGAL AWARENESS OF PARKING SERVICE USERS AGAINST THE IMPLEMENTATION OF ZONE PUBLIC ROADSIDE PARKING (TJU) IN SURABAYA BLAURAN MARKET AREA

Pemerintah Kota Surabaya membuat peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan daerah dibuat hanya berlaku pada yuridiksi daerah yang bersangkutan demi mencapai tujuan hukum salah satunya yaitu kemanfaatan. Dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta untuk menunjang retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran. Penetapan Peraturan Daerah tersebut menandakan bahwa peraturan yang ada di dalamnya telah memenuhi asas legalitas untuk diberlakukan sebagai instrumen hukum yang sah bagi penyelenggaraan parkir tepi jalan umum (TJU) zona di Surabaya. Banyak termuat didalam berita bahwa kebiasaan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum (TJU) zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya tidak mematuhi tata tertib parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Pasal 24.

            Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto bahwa semakin tinggi kesadaran hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Kesadaran hukum adalah kepatuhan atau ketaatan orang-orang yang menjadi sasaran hukum terhadap substansi hukum. Penggambaran tingkat kesadaran hukum dapat diketahui melalui indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum zona di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel penelitian ini sebanyak 95 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan teknik persentase.

Hasil yang telah diperoleh menyatakan tentang tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum (TJU) zona di Kawasan Pasar Blauran dalam kategori cukup baik/netral dengan persentase 53,47%. Berdasarkan hasil angket keempat indikator kesadaran hukum menunjukkan hasil dengan rincian sebagai berikut: (1) pengetahuan hukum sebesar 54,13% dalam kategori cukup baik; (2) pemahaman hukum sebesar 53,80% dalam kategori cukup baik; (3) sikap hukum sebesar 56,84% dalam kategori cukup baik; (4) perilaku hukum sebesar 49, 12% dalam kategori kurang baik. Artinya adanya ketidakkonsistenan indikator kesadaran hukum. Faktor kebudayaan berupa nilai-nilai yang hidup di masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum yang dimiliki. Ketika suatu peraturan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat maka semakin sukar masyarakat untuk berperilaku tertib terhadap aturan hukum.

Kata Kunci: kesadaran hukum, pengguna jasa layanan parkir, parkir tepi jalan umum zona.

Surabaya City Government makes regional regulations in carrying out regional autonomy. Local regulations are made only apply to the jurisdiction of the area concerned in order to achieve legal objectives one of which is expediency. In realizing order, security and smooth traffic and to support parking fees as a source of local revenue (PAD) Surabaya, Surabaya City Regulation No. 3 of 2018 concerning the administration of parking. The stipulation of the Regional Regulation indicates that the regulations contained in it have fulfilled the principle of legality to be applied as a legal legal instrument for organizing public roadside parking (TJU) zones in Surabaya. Many are contained in the news that the custom of organizing public roadside parking (TJU) zones in the Blauran Market Area in Surabaya does not comply with the parking rules as regulated in Surabaya City Regulation No. 3 of 2018 Article 24.

This study uses Soerjono Soekanto's theory of legal awareness that the higher the legal awareness, the better legal culture will be created. Legal awareness is the obedience or obedience of people who are the legal targets of the legal substance. The depiction of the level of legal awareness can be known through indicators of legal knowledge, legal understanding, legal attitude and legal behavior. This study aims to describe the level of legal awareness of parking service users to the implementation of zone public roadside parking in the Blauran Market Area in Surabaya. This research uses a quantitative approach with descriptive methods. The sample of this study were 95 respondents. Data collection techniques are done using a questionnaire. Data analysis techniques using percentage techniques.

The results obtained indicate the level of legal awareness of users of parking services towards the implementation of public roadside parking (TJU) zones in the Blauran Market Area in the quite good / neutral category with a percentage of 53.47%. Based on the results of the questionnaire, the four indicators of legal awareness show the results in detail as follows: (1) legal knowledge of 54.13% in the good enough category; (2) legal understanding of 53.80% in the good enough category; (3) legal attitude of 56.84% in the quite good category; (4) legal behavior of 49, 12% in the unfavorable category. This means that there are inconsistent indicators of legal awareness. Cultural factors in the form of values ​​that live in the community are very influential on the legal awareness they have. When a regulation is not in accordance with the social values of the community, it becomes increasingly difficult for people to behave in an orderly manner towards the rule of law.

Keywords: legal awareness, parking service users, zone public roadside parking.