HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

HARMONIZATION OF LEGISLATION REGULATIONS RELATED TO INVESTIGATION AUTHORITIES BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE OF INDONESIA

Penegakan  hukum  perikanan  di ZEE  Indonesia  hingga  saat  ini belum terlaksana dengan baik. Penegakan hukum perikanan terkait penyidikan melibatkan tiga lembaga pemerintah yaitu Polri, PPNS Perikanan dan TNI AL. tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas lembaga-lembaga penegak hukum yang mempunyai kesamaan tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah ZEE Indonesia, menyebabkan disharmoni atau tumpang tindih atas kewenangan pada penegakan hukum yang terjadi diwilayah ZEE Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk disharmoni peraturan antar lembaga penegak hukum yang berwenang di ZEE Indonesia, dan upaya serta hambatan dalam mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk disharmoni meliputi masing-masing lembaga yang secara yuridis formal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti diantara lembaga yang berwenang di ZEE Indonesia. Terdapat hambatan terkait penegakan hukum di ZEE Indonesia, upaya yang dapat dilakukan: harmonisasi serta koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia, urgensi mengenai penerapan Coast Guard di Indonesia.

Kata Kunci: disharmoni, penyidikan, lembaga, ZEE Indonesia

Law enforcement for fisheries in Indonesia's ZEE has so far not been implemented properly. Law enforcement on fisheries related to investigations involves three government agencies, namely the National Police, Fisheries PPNS and the Indonesian Navy. the unclear regulation of the task areas of law enforcement agencies that have similar duties, functions and authorities in the Indonesian ZEE region, causes disharmony or overlap of authority in law enforcement that occurs in the Indonesian ZEE area. This study aims to find out the forms of regulatory disharmony between law enforcement agencies in Indonesia's ZEE, and the efforts and obstacles in overcoming this disharmony. This study uses a normative juridical research type with statutory approaches, case approaches, and concept approaches. The legal materials used as primary legal materials consist of laws and regulations, then secondary legal materials use legal books, legal research journals, theses, and other documents that become material facts related to the problem. The results of the study show that the form of disharmony includes each institution that is legally formally authorized to carry out investigations, but the various laws and regulations do not explicitly and clearly regulate the division of authority, as well as setting definite work mechanisms between authorized institutions in the ZEE. Indonesia. There are obstacles related to law enforcement in Indonesia's ZEE, efforts that can be made: synergistic harmonization and coordination between law enforcement agencies, synchronization of laws and regulations related to authorized law enforcement agencies in Indonesia's ZEE area, the urgency regarding the implementation of the Coast Guard in Indonesia.

Keywords: disharmony, investigation, institution, Indonesian ZEE