PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PENCURIAN DATA MELALUI FILE YANG MEMUAT HASIL RETASAN

LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF DATA THEFT THROUGH FILES THAT CONTAIN HACKING RESULTS

Dampak pencurian data melalui file yang memuat hasil retasan menyebabkan identitas korban, PIN, hingga saldo rekening korban dapat diretas oleh pelaku. Tujuan dari penelitian ini  untuk mengetahui penegakan hukum kejahatan  pencurian data melalui file yang memuat hasil retasan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Polda Jawa Timur karena kurang maksimalnya sarana atau fasilitas dan masyarakat yang tidak mengetahui langkah yang dilakukan apabila menjadi korban pencurian data, serta bagaimana upaya penegakan dari pihak kepolisian dengan melakukan upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis untuk mengumpulkan data empiris dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dianalisis menggunakan teknik analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara maksimal karena kendala faktor prasarana yang kurang optimal, faktor masyarakat yang tidak mengetahui langkah yang dilakukan ketika terjadi pencurian data, faktor kebudayaan dari masyarakat yang minim kesadaran dan pelaksanaan hukum. Upaya penegakan hukum dari pihak kepolisian dengan melalui upaya hukum preventif  yang dilakukan pihak Polda Jatim yaitu bekerjasama dengan tim Information Technology (IT) Kementerian Informasi dan Komunikasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, upaya represif dengan melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku yaitu optimalisasi pelaksanaan Undang- undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berkolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperlancar proses pembuktian kasus.

Kata Kunci: file retasan; pencurian data; penegakan hukum.

The impact of data theft through files that contain the results of hacking causes the victim's identity, PIN, to the victim's account balance can be hacked by the perpetrator. The purpose of this study is to determine the law enforcement of data theft crimes through files containing hacked results based on Article 67 of the Personal Data Protection Law at the East Java Regional Police due to the lack of maximum facilities or facilities and people who do not know the steps taken if they become victims of data theft, and how enforcement efforts from the police by making preventive legal efforts and repressive legal efforts. This research uses a sociological method to collect empirical data with a qualitative approach and uses data collection techniques in the form of interviews which are analyzed using qualitative analytical techniques. The results showed that law enforcement has not been running optimally due to constraints on infrastructure factors that are less than optimal, community factors that do not know the steps taken when data theft occurs, and cultural factors from people who lack awareness and implementation of the law. Law enforcement efforts from the police through preventive legal efforts made by the East Java Regional Police, namely collaborating with the Information Technology (IT) team of the Ministry of Information and Communication and conducting socialization to the public, repressive efforts by taking firm action against the perpetrators, namely optimizing the implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and collaborating with the Ministry of Communication and Information to facilitate the process of proving cases.

Keywords: file hack; data theft; law enforcement.