ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 316 K/TUN/2021 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 316 K/TUN/2021 ON THE RESOLUTION OF DUAL CERTIFICATE DISPUTES BASED ON THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE (AUPB)

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/TUN/2021, di mana hakim hanya mempertimbangkan aspek kewenangan dan prosedur pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat hak pakai. Fokus kajian ini adalah kekaburan norma dalam pertimbangan hakim yang kurang luas, sebagaimana terlihat pada Pasal 10 yang menjadi dasar gugatan penggugat terkait ketidakcermatan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat hak pakai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan adanya pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Pelanggaran asas kepastian hukum terkait ketidakpastian hak pakai atas tanah negara didasarkan pada Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan pelanggaran asas kecermatan terjadi karena Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tidak melakukan verifikasi dokumen dengan teliti sesuai Pasal 50 Ayat (1) dan (2) dalam undang-undang yang sama. Penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan setiap tahapan pendaftaran tanah dilakukan dengan cermat, terutama dalam pengumpulan data fisik, data yuridis, dan penelitian riwayat kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.