KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN KERJA SEBAGAI DASAR HUBUNGAN KERJA
Validity of Statement of Work as The Basis of Employment Relationship
Perjanjian kerja dibutuhkan sebagai landasan kerja dalam upaya perlindungan bagi pekerja/buruh dan pengusaha. Terdapat peristiwa hukum adanya pelaksanaan perjanjian kerja berbentuk surat pernyataan kerja yang dilakukan pada praktek perjanjian kerja sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event keolahragaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan surat pernyataan kerja sebagai suatu bentuk dari perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Perjanjian antara PT X dengan pekerja merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Berdasarkan Pasal 57 UU Ketenagakerjaan, PKWT harus dilaksanakan secara tertulis. Perjanjian kerja yang dilaksanakan secara waktu tertentu wajib dibuat secara tertulis dan memenuhi Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Surat pernyataan kerja antara pekerja dengan PT X tidak memenuhi syarat materiil dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan dan syarat formil perjanjian kerja dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan sehingga dinyatakan cacat materiil dan cacat formil sebagai perjanjian kerja dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hubungan kerja.
An employment agreement is needed as a basis for work in an effort to protect workers/laborers and employers. There is a legal event in the implementation of a work agreement in the form of a work statement letter carried out in the practice of a work agreement of a company engaged in sports events. The purpose of the research is to determine the validity of the employment statement letter as a form of employment agreement between the employer and employee. The research method used in this research is normative research. The employment relationship between the employer and the worker still exists, but only based on a verbal agreement in accordance with Article 52 of the Labor Law. The agreement between PT X and the workers is a Fixed-Time Employment Agreement (PKWT). Based on Article 57 of the Labor Law, PKWT must be implemented in writing. Work agreements that are implemented on a certain time basis must be made in writing and comply with Article 54 of the Manpower Law. The employment letter between the worker and PT X does not meet the formal requirements of a work agreement in Article 54 of the Manpower Law so that it is declared formally defective as a work agreement and cannot be used as the basis for employment relations.