PENGATURAN TARIF BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEKERJA SELAIN PENYELENGGGARA NEGARA YANG MENDAPATKAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA

BPJS EMPLOYMENT TARIFF SETTINGS IN THE CASE OF WORK OTHER THAN STATE OFFICERS WHO RECEIVE WAGES BELOW THE REGENCY/CITY MINIMUM WAGE

Penelitian berjudul Pengaturan Tarif Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Hal Pekerja Mendapatkan Upah Di Bawah Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Penelitian dengan mengajukan permasalahan terkait bagaimana pengaturan BPJS Ketenagakerjaan terkait pembayaran iuran antara pemberi usaha dengan pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK serta akibat hukum dari perbedaan nominal upah pada saat pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas dan kaidah dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan gun menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

Kekosongan norma terjadi akibat ketidakjelasan unsur-unsur objek. Dengan menerapkan argumentum per analogiam, pemberi kerja yang tidak mendapat penangguhan upah minimum, kebijakan Pasal 32 ayat (2) Perpres Nomor 64 Tahun 2020 diberlakukan. Selain itu pertanggungjawaban administratif terhadap perusahaan yang lalai dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dapat diwujudkan dengan sanksi administratif yakni diberi teguran hingga pemberhentian kegiatan usaha, pembatalan maupun pencabutan perizinan Perusahaan.

Kata kunci: upah minimum, BPJS ketenagakerjaan, iuran.

The research is entitled Regulation of BPJS Employment Tariffs in the Case of Workers Getting Wages Below the Regency/City Minimum Wage. Research by raising issues related to how BPJS Employment regulates the payment of contributions between employers and workers who earn wages below the UMK as well as the legal consequences of differences in nominal wages when registering with BPJS Employment. The research uses a normative juridical research method, namely a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from its normative side. Normative legal research places law as a building system of norms regarding the principles and rules of statutory regulations and court decisions in order to answer the legal problems being faced.

Based on the research results, the following conclusions were obtained:

Norm emptiness occurs due to the lack of clarity in the elements of the object. By applying the argumentum per analogiam, for employers who do not receive a suspension of the minimum wage, the policy of Article 32 paragraph (2) of Presidential Decree Number 64 of 2020 is enforced. Apart from that, liability for companies that fail to register their workers as BPJS employment participants can be realized through administrative sanctions, namely being given a warning or stopping business activities, canceling or revoking the company's permit.

Keywords: minimum wage, BPJS employment, contributions.