DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP ORANG LANJUT USIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK A

(Studi Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli.)

CRIMINAL DISPARITY IN JUDGES' DECISIONS AGAINST ELDERLY PERSONS IN CRIMINAL ACTS OF CHILD LAW

(Study on Decision Number 48/Pid.Sus/2021/PN MJY and Number 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli.)

Penelitian ini membahas mengenai pemidanaan terhadap lanjut usia  pelaku pencabulan terhadap anak, dimana terdapat disparitas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut disatu sisi dianggap mengakibatkan ketidakadilan hukum, tetapi hal tersebut sepenuhnya merupakan  kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hakim pada orang usia lanjut yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ PN MJY dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli. dan pertimbangan hakim yang ideal pada orang lanjut usia yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan  Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep pertanggung jawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka di analisis dengan cara preskriptif. Hasil dari penelitian yaitu disparitas putusan dapat terjadi karena tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai faktor usia lajut sebagai pertimbangan hakim apalagi sampai menuju ke alasan meringankan atau memberatkan dan faktor usia lanjut pelaku pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur seharusnya mendapatkan toleransi sebagai alasan meringankan terdakwa, apalagi kesejahteraan orang lanjut usia juga telah dijamin oleh negara melalui Undang – Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Kata Kunci : Usia Lanjut, Pencabulan Anak, Pertimbangan Hakim

Elderly people is a stage where a person will physically and mentally decline whose welfare has been guaranteed in Law No. 13 of 1998 concerning the welfare of the elderly, but when elderly people deal with legal process, Law No. 13 of 1998 is not implemented properly. Based on data from court decisions regarding sentencing in the elderly people, it was found that decisions that aggravated and lighten sentences for elderly people due to the absence of criminal law regulating about elderly, namely decision No. 48/Pid.Sus/2021/Pn MJY, No. 170/Pid.Sus /2018/PN Ag, No 4/Pid.Sus/2019/PN.Bli. The issue discussed in this study is legal ambiguity against the elderly in the court process. The purpose of this study is to find out whether elderly is a judge's consideration in making a decision, and whether elderly in the judge's consideration is following the criminal act of the perpetrators. The research method used in this study is the normative juridical method that using law approach, case approach, and criminal responsibility concept approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results showed that the elderly factor was considered by the judges, but the judges did not fully refer to Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly and the use of elderly in the judge's consideration was in accordance with the crime of obscenity, both juridically and non-juridically.

Keywords : Migitation of decision, Age of Perpetrator and Sexual abuse.