Harmonisasi Pengaturan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

Harmonization Of Regulations For The Formation Of Village Medium-Term Development Plan Team And Village Government Work Plan Preparation Team

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar aturan dalam menjalanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun, terdapat sebuah konflik norma dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, yaitu konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim Penyusun RKP Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalis pengaturan mengenai kewenangan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim Penyusun RKP Desa serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim Penyusun RKP Desa telah berpindah ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga peraturan dari kementerian tersebut yang lebih diutamakan penggunaanya.

As a country ruled by the law, Indonesia made law as the basic rules for carrying out activities carried out by a government agency. However, there is a conflict of norms in carrying out government activities, namely a conflict of norms in the arrangements for the formation of the Village RPJM Preparation Team and the Village RKP Preparation Team as regulated in Regulation of Ministry of Home Affairs No. 114 of 2014 regarding Village Development Guidelines and Regulation of Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 21 of 2020 regarding General Guidelines for Village Development and Village Community Empowerment. The aim of this research is to analyze the regulations regarding the authority to form the Village RPJM Preparation Team and the Village RKP Preparation Team and provide solutions to these problems. This research used normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that the authority to form the Village RPJM Preparation Team and the Village RKP Preparation Team has been transferred to the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration so that the regulations from that ministry must be prioritized.