TINJAUAN YURIDIS LARANGAN BAGI PRODUSEN DALAM PENCANTUMAN KETERANGAN ATAU TANDA MENYESATKAN ATAU KATA-KATA YANG BERSIFAT PROMOTIF PADA PRODUK TEMBAKAU

JURISDICTION OVERVIEW PROHIBITIONS FOR
MANUFACTURERS IN THE INCLUSION OF MISLEADING INFORMATION OR SIGNS OR
PROMOTIONAL WORDS ON TOBACCO PRODUCTS

Produk tembakau adalah produk yang terbuat dari olahan tanaman tembakau yang bisa dikonsumsi dengan berbagai cara yaitu dibakar, dimakan dan dihirup. Teknologi yang semakin pesat di era digital berperan penting bagi perkembangan produk tembakau salah satunya ialah periklanan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif. Tetapi berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau yang menyatakan bahwa keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif tidak berlaku bagi produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek. Tentu perbedaan peraturan tersebut bisa menyebabkan permasalahan pada produsen produk tembakau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apakah pengecualian produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek dalam pencantuman keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan memahami akibat hukum bagi produsen produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek yang mencantumkan tanda apapun yang bersifat menyesatkan atau yang bersifat promotif. Penelitian ini memiliki isu konflik hukum dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan bahan -bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan isu hukum yang dibahas. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan hasil penafsiran menggunakan metode interpretasi ekstensif yang pertama yaitu penyelesaian terjadinya pertentangan norma konflik antara Pasal 24 PP No. 109 Tahun 2012 dan Pasal 14 Permenkes Tahun 2013 dengan upaya pemulihan (remedy) dari asas lex superior derogate legi inferiori. Kedua, akibat hukum bagi produsen produk tembakau yang mencantumkan kata-kata menyesatkan atau kata-kata promotif adalah pembatalan merek dan pembayaran denda.

Kata Kunci: Produk Tembakau, Promotif, Sertifikat Merek

Tobacco products are products made from processed tobacco plants that can be consumed in various ways, namely burned, eaten and inhaled.The growing technology of the digital age played a key role in the development of tobacoo products, one of which is advertising. As stated at the explanation of Article 24 paragraph (1) Government Regulation Number 109/2012 concernig safeguarding of materials containing addictive substances in tobacco products for health which states that no businesses should not include any misleading information or sign or promotional words advertising if any such words were safe and harmless. But, based on article 14 paragraph (2) and paragraph (4) Health Minister Rules Number 28/2013 regarding inclusion of health waning and health information on the packaging of tobacco products which states that any misleading information or sign words that are promotive do not apply to tobacco products that have obtained a brand certificate. Of course these differences in regulations can cause problems for tobacco product producers. The purpose of this study is to find out and understand whether the exclusion of tobacco products that have obtained a brand certificate in the inclusion of any misleading information or signs or words that are promotive can be justified according to laws and regulations and understand the legal consequences for tobacco product producers who have obtained a brand certificate. which includes any sign that is misleading or of a promotive nature. This study has a conflict of law issues by using an extensive interpretation method. This type of research is normative legal research using a statutory research approach and a conceptual approach. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials used in this research is to use descriptive techniques with legal materials that have been collected based on the legal issues discussed. The results of the research and discussion state the results of interpretation using the first extensive interpretation method, namely the resolution of the occurrence of conflicting norms of conflict between Article 24 PP No. 109 of 2012 and Article 14 of the Minister of Health of 2013 with remedial efforts from the principle of lex superior derogate legi inferiori. Second, the legal consequences for tobacco product manufacturers who include misleading words or promotional words are the cancellation of the brand and the payment of fines.

Keywords : Tobacco Products, Promotive, Brand Certificate