ABSTRAK

Analisis Yuridis Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG DikaitkanDengan  Perkara Pencurian  Dengan Kerugian Di Bawah Rp.2.500.000. (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)

Nama                              : Setyo Medy Handoyo

NIM                                : 15040704001

Program Studi               : Ilmu Hukum

Jurusan                           : Hukum

Fakultas                         : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Nama Lembaga             : Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing                 : Dr.Pudji Astuti, S.H., M.H.

Banyak kasus-kasus pencurian dengan nilai objek pencurian kurang dari Rp.2.500.000, namun diproses berdasarkan Pasal  362 KUHP dengan menerapkan pemeriksaan acara biasa . Hal ini dinilai tidak adil  karena hukuman yang diterima dengan kerugian yang ditimbulkan tidak proporsional. Padahal menurut ketentuan PERMA nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pencurian dengan kerugian kurang dari Rp.2.500.000 diproses dengan pemeriksaan acara cepat. Hal ini yang terjadi pada kasus pencurian dalam Putusan Nomor  153/PID.B/2016/PN/JBG yang seharusnya masuk kedalam kategori pencurian ringan pasca diterbitkannya Perma nomor 02 Tahun 2012 yang merubah batasan nilai uang atau barang dalam Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan proses acara pemeriksaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan proses acara pemeriksaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan untuk mengetahui juga bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal karena penelitian ini menganalisis putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hokum primer, sekunder dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif .

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bawa Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Karena dari awal pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan ketua pengadilan memproses kasus tersebut sebagaimana layaknya acara pemeriksaan biasa dikarenakan aparat penegak hukum kurang mempertimbangkan unsur peraturan yang relevan dan unsur nilai kerugian sehubungan dengan kasus pada Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG. Kemudian status Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG tetap berkekuatan inkrah dan sah walaupun tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Hal ini didasarkan pada Pasal 234 KUHAP yang berbunyi apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat 2  telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut. Karena pada asasnya sebuah perkara yang telah diputuskan oleh hakim harus tetap dianggap benar, berdasarkan asas hukum res judicata pro veritate habeteur yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Kecuali  para pihak yang berpekara mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan tersebut.

Kata kunci :PutusanNomor :153/PID.B/2016/PN/JBG, kerugian, Pencurian ringan,Acara Cepat, Upaya Hukum.

ABSTRACT

Juridical Analysis of Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG Associated With Theft Case With Losses Below Rp.2,500,000 (Two Million Five Hundred Rupiah)

Name                                   : Setyo Medy Handoyo

Student Number               : 15040704001

Study Program                  : Legal Sciences

Department                        : Law

Fakulty                                : Faculty of Social and Legal Sciences

Name of Institute             : Universitas Negeri Surabaya

Counselor                           : Dr.Pudji Astuti, S.H., M.H.

Many cases of theft with a value of the object of theft is less than Rp. 2,500,000, but are processed according to Article 362 of the Criminal Code by applying an inspection of ordinary events. This is considered unfair because the penalties received are disproportionate to the losses incurred. Whereas according to the provisions of PERMA number 02 of 2012 concerning the Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code, theft with a loss of less than Rp. 2,500,000 is processed by a quick event check. This happens in cases of theft in Decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG which should be included in the category of petty theft after the issuance of Perma number 02 of 2012 which changes the limits on the value of money or goods in Article 364 of the Criminal Code concerning minor theft originally limited to a minimum of Rp. 250 (two hundred and fifty rupiah) to Rp. 2,500,000 (two million and five hundred thousand rupiah).

The problem raised in this study is whether the decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is in accordance with the examination process in PERMA Number 2 of 2012 and how the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN. JBG who did not pay attention to the provisions of PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Fines in the Criminal Code. The purpose of this study is to find out whether Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is in accordance with the examination process in PERMA Number 2 of 2012 and also to find out how the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 /PN.JBG who do not pay attention to the provisions of PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code.

This type of research used in this study is the type of normative or doctrinal research because this study analyzes court decisions that are not in accordance with regulations. The approach used is the statutory, historical and case approach. The types of legal materials used are primary, secondary and other legal materials. This research uses prescriptive analysis techniques.

The results of the discussion in this study indicate that the Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is not in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation No. 2/2012 concerning the Adjustment of Limits on Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. Because from the beginning the police in this case were investigators, public prosecutors and court chiefs to process the case as is the case for an ordinary examination because law enforcement officials did not consider the relevant regulatory elements and the element of loss value in connection with the case in Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG. Then the status of Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG is still powerful and valid although it does not pay attention to the provisions of PERMA Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Amount of Fines in the Criminal Code This is based on Article 234 of the Criminal Procedure Code which reads if the period of time referred to in Article 233 paragraph 2 has passed without a request for appeal being filed by the person concerned, the person concerned shall be deemed to have accepted the decision. Because in principle, a case that has been decided by a judge must still be considered true, based on the principle of legal res judicata pro veritatehabeteur which means that the judge's decision must be considered true. Unless the parties who filed the case filed a legal effort to correct the decision.

Keywords: Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG, loss, light theft, fast show, legal remedy.