IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PASURUAN

IMPLEMENTATION OF LAW NO. 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION THROUGH INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN EMPOWERMENT IN PASURUAN CITY 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak melalui P2TP2A di Kota Pasuruan serta hambatan yang ditemukan P2TP2A. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan model Van Matter dan Van Horn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa P2TP2A Kota Pasuruan sudah mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan dibuktikannya penyelesaian kasus yang terjadi pada anak. Karena penyelesaian kasus menjadi indikator tolak ukur keberhasilan P2TP2A dalam melaksanakan penanganan kasus terkait perlindungan anak. Hambatan P2TP2A dalam melaksanakan tugasnya diantaranya meliputi keterbatasan anggaran dana operasional, sarana dan prasarana dalam hal belum memiliki sekretariat yang representatif, ruangan aman (shelter) untuk anak, rumah singgah, perlu penambahan komputer dan laptop di kantor P2TP2A, sumber daya manusia yang masih perlu pelatihan disiplin ilmu, dan perlu adanya penambahan tenaga psikologi.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

This study aims to describe the implementation of Law No. 35 of 2014 concerning child protection through P2TP2A in Pasuruan City as well as obstacles that were carried out by P2TP2A. The theory used in this research is the policy implementation theory of Van Matter and Van Horn models. The approach used in this research is qualitative with a phenomenological design. Data collection was carried out by interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that P2TP2A Pasuruan City has implemented Law No. 35 of 2014 with proven resolution of casses that occur in children. Because case resolution is a measure of the success of  P2TP2A in handling cases related to child protection. P2TP2A obstacles in carrying out its duties include limited operational funds, facilities and infrastructure in the event that it does not have a representative secretariat, safe rooms (shelters) for children, open houses, additional computers and laptops in the P2TP2A office, human resources that still need training disciplines, and the need for additional psychology personnel.

Keywords: Implementation, Child Protection, Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Child.