ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NO. 703 PK/PDT/2016 ON TORT SUIT FOR GRANTS EXCEEDING LEGITIME PORTIE

Legitime portie merupakan suatu bagian dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris atau pemberian dengan wasiat. Perbuatan pemberian semasa hidup atau biasa yang disebut dengan hibah oleh pewaris yang melanggar legitme portie dari pewaris seringkali menjadi permasalahan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ratio decidendi Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 703/PK/PDT/2016, serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 703/PK/PDT/2016. Jenis penelitian kali ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terkait, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal hukum yang berkaitan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas hibah yang melebihi legitime portie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum selama hibah tersebut tidak melanggar hak mutlak atau legitime portie dari para ahli waris. Fakta bahwa gugatan tersebut diajukan pada saat Indrawati selaku pewaris masih hidup, sehingga hibah tersebut bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum karena hibah tersebut tidak  melanggar hak mutlak atau legitime portie dari ahli waris karena objek sengketa masih hak sepenuhnya dari Indrawati selaku pemberi hibah. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/PDT/2017 yakni dengan dibatalkannya putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/PDT/2013 maka segala akibat hukum yang timbul dari putusan kasasi tersebut haruslah dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum adanya gugatan mengenai pembatalan hibah tersebut. 

Legitime portie is a part of the heirs to the estate, which cannot be written off or reduced by the person who is about to leave the inheritance or cannot be reduced by a gift during the life of the testator or a gift by will. The act of giving during life or commonly referred to as a grant by the heir that violates the legitimacy of the portie of the heir is often a problem because the act is an unlawful act. This study aims to find out and understand the ratio decidendi of the Decision of the Supreme Court Judges No. 703 / PK / PDT / 2016, as well as to know and understand the legal consequences of the Supreme Court Judges’ Panel Decision No. 703 / PK / PDT / 2016. This type of research is a type of normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials consisting of laws and regulations and court decisions that have related legal powers, then secondary legal materials consist of writings from research results, books, and related legal journals related to unlawful acts on grants that exceed legitime portie. The results showed that, the act of giving to Indrawati to Sabarbudi was not an unlawful act as long as the grant did not violate the absolute rights or legitime portie of the heirs. The fact that the suit was filed at the time when Indrawati as the heir was still alive, so the grant was not an unlawful act because the grant did not violate the absolute rights or legitime portie of the heirs because the object of the dispute was still the full rights of Indrawati as the grantor. As a result of the Supreme Court Decision No. 703 PK/PDT/2017, namely with the cancellation of the Supreme Court decision No. 3043 K/PDT/2013, all legal consequences rising from the cassation decision must be returned in the circumstances as before the lawsuit regarding the cancellation of the grant.