Political will Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya dalam Mendorong Resistensi Praktik Money politic dalam Pemilihan Umum Serentak

Political will of the Election Organizing Institution in the City of Surabaya in Encouraging Resistance to the Practice of Money Politics in Simultaneous General Elections

Problematika mengenai money politic pada penyelenggaraan pemilihan umum hingga saat ini masih marak dijumpai di Indonesia, termasuk pula di Kota Surabaya. Asas jujur dan adil dalam pemilu telah dilanggar melalui praktik money politic yang semakin beragam bentuknya. Maka diperlukan upaya serius oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini yakni KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya untuk mengatasi problematika money politic. Penelitian ini berfokus pada political will sebagai inisiatif serta komitmen KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya dalam mendorong resistensi praktik money politic dalam pemilu serentak yang dianalisis menggunakan tujuh komponen political will oleh Brinkerhoff meliputi inisiatif aktor politik, prioritas kebijakan, mobilisasi stakeholder, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, kontinuitas upaya, serta pembelajaran dan adaptasi kondisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political will dalam mendorong resistensi praktik money politic antara kedua lembaga penyelenggara pemilu di Kota Surabaya berbeda pada level tingkatannya, dimana KPU Kota Surabaya sebagai lembaga yang berfokus pada teknis penyelenggaraan pemilu menunjukkan political will insidentil atau tidak terencana dan kurang jelas, sedangkan Bawaslu Kota Surabaya sebagai lembaga pengawas pemilu menunjukkan political will yang terstruktur dan jelas. 

Kata Kunci: Political will, Money politic, Pemilu, KPU, Bawaslu 

Problems regarding money politics in holding general elections are still rife in Indonesia, including in the city of Surabaya. The principle of honesty and fairness in elections has been violated through the practice of money politics, which takes various forms. So serious efforts are needed by election management bodies, in this case, namely the Surabaya City KPU and Surabaya City Bawaslu to overcome the problem of money politics. This research focuses on political will as an initiative and commitment of the Surabaya City KPU and Surabaya City Bawaslu in encouraging resistance to the practice of money politics in simultaneous elections which is analyzed using seven components of political will by Brinkerhoff including political actor initiatives, policy priorities, stakeholder mobilization, public commitment and allocation. resources, application of credible sanctions, continuity of efforts, as well as learning and adaptation to conditions. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews and documentation and analyzed using interactive qualitative data analysis techniques by Miles and Huberman. The results of the study show that the political will in encouraging resistance to the practice of money politics between the two election management bodies in the City of Surabaya is different at the level, where the Surabaya City KPU as an institution that focuses on technical implementation of elections shows accident or unclear political will, while the Surabaya City Bawaslu as a election supervisory institutions demonstrate a structured and clear political will.

Keywords: Political will, Money politics, Elections, KPU, Bawaslu