Penilaian kinerja (Performance Appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Di lingkungan instansi di Biro Adminstrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur terdapat pegwai PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) yang memiliki perbedaan dalam penilaian kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Pelaksanaan Penilaian Kinerja pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) DI Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur (Studi Pada SuB Bagian Tata Usaha).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan yaitu Pelaksanaan Penilaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berdasarkan Petunjuk Teknis BKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 860/ 7892.1 /204.2/2018 mengenai penilaian sasaran kerja dan perilaku kerja dan Kendala Penilaian Kinerja menurut Hasibuan (2012:100) . Adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penuelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Dan Teknk Analisi Data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa penilaian kinerja yang terdapat di Biro Administrasi Kesejateraan Sosial Provinsi Jawa Timur sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Petunjuk Teknis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2108. Namun penilaian kinerja yang dilakukan masih memiliki beberapa kendala seperti Leniency (Kelonggaran) dan Central Tendency (Kecenderungan Terpusat) yang terjadi akibat penilaian yang dilakukan masih secara subjektif bukan secara objektif. Selain itu penilaian yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi asli dilapangan. Sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pengisian penilaian.
Oleh karena itu peneliti menyarankan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur dan Biro Adminstrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur perlu bekerja sama dalam menyusun aturan mengenai petunjuk pengisian penilaian pada kolom penilaian sasaran kinerja dan aturan mengenai pembuktian output kinerja sehingga menciptakan keseragaman dalam pengisian form penilaian. Disamping itu, ejabat penilai harus menerapkan penilaian yang objektif dalam menilai P3K sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai.
Kata Kunci : Penilaian, Kinerja, PTT-PK
Performance appraisal is basically a key factor in developing an effective and efficient organization. In the agency environment in the East Java Province Social Welfare Administration Bureau there are civil servants and Government Employees with Performance Agreements (P3K) who have differences in performance appraisal. The purpose of this study is to describe the Implementation of Performance Appraisal on Government Employees with Employment Agreements (P3K) at the East Java Province Social Welfare Administration Bureau (Study on SuB Administration Section).
The type of research used in this study is descriptive research with qualitative methods. The focus of the research used is the Implementation of Government Employee Assessment with Work Agreement (P3K) based on the Technical Guidelines of the East Java Province BKD 2018 Number 860 / 7892.1 /204.2/2018 regarding the assessment of work goals and work behavior and Performance Assessment Constraints according to Hasibuan (2012: 100) . The Data Collection Techniques used in this study are Interview, Observation and Documentation. And Analysis Techniques The data used are Data Collection, Data Reduction, Data Presentation and Interesting Conclusions.
The results of the study illustrate that the performance appraisal found in the East Java Provincial Social Welfare Administration Bureau has gone quite well in accordance with the Regional Guidelines of the Regional Civil Service Agency (BKD) in 2108. However the performance appraisal carried out still has several obstacles such as Leniency and the Central Tendency that occurs as a result of the assessment carried out is still subjectively not objectively. In addition, the assessment given is not in accordance with the original conditions in the field. So that errors occur in the calculation and filling in the assessment.
Therefore researchers suggest the Regional Civil Service Agency (BKD) of East Java Province and the East Java Province Social Welfare Administration Bureau need to work together in compiling rules regarding the assessment instructions in the performance target assessment column and rules for proving performance output so as to create uniformity in filling out the assessment forms . In addition, appraisal officials must implement objective judgments in assessing first aid so that they can improve the quality of work of employees.
Keywords: Assessment, Performance, PTT-PK