ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS RUNTUHNYA BANGUNAN GEDUNG DAN HILANGNYA NYAWA

ORANG LAIN DI PONDOK

PESANTREN

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE COLLAPSE OF A BUILDING AND THE LOSS OF LIVES IN A ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh runtuhnya bangunan gedung pondok pesantren dengan korban jiwa, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pengaturan hukum pidana atas kelalaian dan pertanggungjawaban pidana lembaga pendidikan keagamaan berbadan hukum. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap culpa atas runtuhnya bangunan gedung dan hilangnya nyawa orang lain dalam lingkungan pendidikan keagamaan pondok pesantren, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap culpa lata yang dapat dibebankan kepada organ-organ pondok pesantren berbadan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang‑undangan dan pendekatan kasus, menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian yang berakibat runtuhnya bangunan dan hilangnya nyawa di lingkungan pondok pesantren memenuhi unsur Pasal 359 dan 360 KUHP lama serta Pasal 474 dalam KUHP baru , dipertegas oleh ketentuan pidana dalam Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga setiap pelanggaran kewajiban kehati‑hatian, standar teknis, dan perizinan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan strict liability, kiai, pengelola pesantren atau pengurus, dan pengawas, dapat dipetakan sebagai subjek potensial yang bertanggungjawab atas culpa lata atas kelalaian dalam perencanaan, pengawasan, maupun pengoperasian bangunan tidak laik fungsi. Runtuhnya bangunan pesantren bukan semata peristiwa teknis, melainkan peristiwa pidana yang menuntut penerapan sanksi tegas terhadap pelaku individu maupun korporasi demi perlindungan nyawa dan kepastian hukum. Penelitian ini menyarankan penguatan dan harmonisasi norma dalam penegakan hukum terhadap struktur pejabat ponpes, serta penyusunan pedoman teknis khusus bagi penegak hukum dalam menangani perkara culpa lata di lingkungan pondok pesantren berbadan hukum.

The collapse of an islamic boarding school building that resulted in fatalities, raising issues regarding criminal law regulations on negligence and the criminal liability of religious educational institutions with legal status. This study to analyze criminal law regulations related to negligence (culpa) that led to the collapse and loss of life, as well as to determine the criminal responsibility of the school’s legal entities. This research is normative research with a statute and case approach, using a prescriptive analysis of literature to formulate legal arguments and recommendations. The results of the study show that negligence resulting in the collapse of buildings and loss of life in Islamic boarding schools fulfills the elements of Articles 359 and 360 of the Criminal Code and Articles 474 of the new Criminal Code, as reinforced by the criminal provisions in Law Number 6 of 2023, so that any violation of the obligations of due care, technical standards, and licensing can result in criminal liability. Applying the theory of corporate criminal liability and strict liability, clerics, boarding school administrators or managers, and supervisors can be identified as potential subjects responsible for culpa lata if they are negligent in the planning, supervision, or operation of buildings that are not fit for purpose. In conclusion, the building collapse was not only a technical failure, but a criminal act demanding strict sanctions for both individuals and institutions. This study recommends strengthening and harmonizing norms in law enforcement against islamic boarding school subject, as well as developing specific technical guidelines for law enforcement officials in handling culpa lata cases in the environment of legal Islamic boarding schools.