Analisis Kedisiplinan PNS Yang Berdampak Pada  Pemotongan TPP Prestasi Kerja Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur)

Analysis Of Pns Discipline That Impact On Tpp Cutting Achievement Based On Discipline In East Java Governor Regulation Number 55 Of 2022 Regarding Work Guidelines And Duties Implementation Of East Java Provincial Government (Study Of East Java Province Inspectorate)

Kebijakan TPP Prestasi Kerja diberikan sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan disiplin, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pada penerapan kebijakan ini penulis menemukan permasalahan yaitu : 1) Kedisiplinan dalam mencatat kehadiran, 2) Kedisiplinan Kedatangan PNS, 3) Kedisiplinan dalam melaporkan surat keterangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan permasalahan TPP Prestasi Kerja Berdasarkan Kedisiplinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Untuk fokus penelitian menggunakan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pada indikator pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih cepat sehingga tidak sesuai dengan jam kerja, ternyata pada penerapannya masih ditemukan pegawai yang terlambat sehingga dilakukan pemotongan. Pada indikator pegawai tidak mengisi daftar kehadiran atau tidak melakukan presensi karena lupa, cuti atau sedang melaksanakan perjalanan dinas. Pada penerapan kebijakan tersebut yang didukung aplikasi Jatim Presensi ternyata masih ditemukan pegawai yang lupa absen datang dan lupa absen pulang dengan berbagai macam alasan sehingga akan menerima pemotongan. Pada indikator pegawai tidak melaksanakan upacara bendera hari besar nasional  dan daerah ternyata masih ada pegawai yang tidak melaksanakan upacara namun jumlahnya sedikit dan jika tidak mencatat kehadiran akan dikenai pemotongan. Pada indikator pegawai yang tidak mengikuti senam kebugaran jasmani, pada instansi Inspektorat pada tahun 2022 tidak melaksanakan kegiatan senam keterbatasan tempat. Pada indikator pegawai wajib lapor yang terlambat dan tidak melaporkan LHKPN dan LHKASN sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Manajemen PNS, TPP Prestasi Kerja, Disiplin Kerja

The Work Performance TPP policy is given as an effort to improve employee performance, improve discipline, improve employee welfare. In implementing this policy, the authors found problems, namely:1) Discipline in recording attendance, 2) Discipline in the arrival of civil servants, 3) Discipline in reporting certificates. This study aims to analyze and describe the TPP problem of Work Performance Based on Discipline. This study used a descriptive qualitative method. For the focus of the research, it used East Java Governor Regulation Number 55 of 2022 concerning Work Guidelines and Implementation of Tasks of the East Java Provincial Government.

               The results of research in the field show that on the indicator of employees who arrive late and go home early so that it is not in accordance with working hours, it turns out that in practice there are still employees who are late so that deductions are made. On the indicator the employee does not fill in the attendance list or does not take attendance because he forgets, takes leave or is on a business trip. In implementing this policy which is supported by the East Java Presence application, it turns out that there are still employees who forget to be absent from coming and forget to be absent from going home for various reasons so that they will receive deductions. On the indicator of employees not carrying out flag ceremonies on national and regional holidays it turns out that there are still employees who do not carry out ceremonies but the number is small and if they do not record attendance they will be subject to deductions. On the indicator of employees who do not take part in physical fitness exercises, the Inspectorate agency in 2022 will not carry out gymnastic activities with limited space. On the indicator employees are required to report late and do not report LHKPN and LHKASN have been going well.

Keywords: PNS Management, TPP Work Performance, Work Discipline