ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN KONSUMEN

JURIDICAL ANALYSIS OF EXONERATION CLAUSE IN PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA AND CONSUMERS

Penggunaan klausula eksonerasi terjadi pada perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik yang dibuat oleh PT Grab Teknologi Indonesia, dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian baku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menganalisis permasalahan pada klausula dalam perjanjian yang diterbitkan oleh Grab dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, terutama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan atau disingkat dengan UUPK. Hasil penelitian yang didapat adalah pada klausula Peringkat pasal 9.2 dalam perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik yang dibuat oleh PT Grab Teknologi Indonesia terbukti mengandung unsur klausula eksonerasi dan melanggar ketentuan UUPK, Pasal 18 Ayat (1) huruf (d). Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT Grab Teknologi Indonesia adalah prinsip batasan tanggung jawab, artinya bahwa Grab berdasarkan perjanjian yang dibuatnya membatasi diri dari tanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian pihak lain yang bertransaksi dengan konsumen. Kesimpulan dari penelitian adalah klausula Peringkat, Pasal 9.2 pada perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik tidak sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) sehingga Grab wajib untuk membenahi dengan menggantinya menjadi klausula yang tidak mengandung unsur klausula eksonerasi. Perihal tanggung jawab yang diberikan PT Grab Teknologi Indonesia kepada konsumen adalah dengan tidak terlalu membatasi diri dari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha karena melanggar UUPK Pasal 19 Ayat (1). Rekomendasi atas hasil penelitian mendorong PT Grab Teknologi Indonesia untuk membuat klausula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan transaksi antara konsumen dengan Grab.

Use of the exoneration clause occurs in the Terms of Service: Transportation, Shipping, and Logistics agreement made by PT Grab Teknologi Indonesia, where the agreement in question is a standard agreement. Research method used is normative juridical by analyzing the problems in the clauses in the agreement issued by Grab with the prevailing laws and regulations in society, especially with Law Number 8 of 1999 concerning Protection or abbreviated as UUPK. Result of the research is that the rating clause of article 9.2 in the agreement on the Terms of Service: Transportation, Delivery and Logistics made by PT Grab Teknologi Indonesia is proven to contain an exoneration clause and violates the provisions of the UUPK, Article 18 Paragraph (1) letter (d). The form of responsibility given by PT Grab Teknologi Indonesia is the principle of limitation of liability, meaning that Grab based on the agreement it made limits itself from liability to consumers who suffer losses due to the negligence of other parties who transact with consumers. The conclusion from the research is that the Ranking clause, Article 9.2 of the Terms of Service: Transportation, Shipping and Logistics agreement is not in accordance with the provisions of the UUPK Article 18 Paragraph (1) letter (d) so that Grab is obliged to fix it by replacing it with a clause that does not contain an exoneration clause. Regarding the responsibility given by PT Grab Teknologi Indonesia to consumers, it is not to limit themselves too much from their responsibilities as business actors because they violate UUPK Article 19 Paragraph (1). Recommendations based on research results encourage PT Grab Teknologi Indonesia to make clauses in accordance with applicable laws and regulations and the Ministry of Trade to supervise the transaction occurs between consumers and Grab.