TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG MENGAKU TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs)

CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST COUPLES WHO CLAIM TO BE BOUND IN A SIRI MARRIAGE (Study Decision number : 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs)

Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs telah memutus serta mengadili Terdakwa melanggar pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Terdakwa dan korban dalam putusan ini merupakan pasangan yang mengaku terikat perkawinan siri sehingga mereka tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama, namun majelis hakim dalam pertimbangannya tetap menyatakan bahwa unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri dalam perkara ini telah terpenuhi. Tujuan penelitian untuk menganalisis ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana jika dikaitkan dengan UU Perkawinan serta mengetahui akibat hukum putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan jika pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tidak tepat apabila dikaitkan dengan UU Perkawinan, unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) UU PKDRT belum dapat terpenuhi karena keabsahan akad perkawinan yang mereka langsungkan belum terbukti di persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Perkawinan. Akibat hukumnya adalah putusan pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs  tetap dianggap  sah  dan berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan atas putusan pengadilan ini baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs yang telah berkekuatan hukum tetap ini juga berakibat dapat dijadikan sebagai dasar oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus yang serupa.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan Siri, Akibat Hukum

The decision of the Sambas District Court No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs has decided and tried the defendant for violating Article 44 paragraph (1) of the PKDRT Law. The defendant and the victim are a couple who claim to be in a siri marriage so that they do not have a marriage certificate that can be used as authentic evidence of a legal marriage in religion, but the panel of judges in their consideration still stated that the elements of the scope of the household in this case had been fulfilled. The purpose of the research is to analyze the accuracy of the judge's consideration in imposing a sentence if it is related to the Marriage Law and to find out the legal consequences of the decision. The research method used is normative juridical research. The result of the research is that the consideration of the panel of judges in imposing a sentence using article 44 paragraph (1) of the PKDRT Law is not appropriate when it is related to the Marriage Law, the element of the scope of the household as a married couple according to article 2 paragraph (1) of the PKDRT Law cannot be fulfilled because the validity of the marriage contract they entered into has not been proven in court so it is not in accordance with article 1 of the Marriage Law. The legal effect is that the decision is still considered valid and legally binding because there are no legal remedies taken against this court decision in the form of appeals or cassations. The Court's decision also has the effect of being used as a basis by other judges in handling similar cases.

Keywords: Domestic violence, siri marriage, legal consequences