Analisis Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Analysis of the Minister Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the Release and Release of Prisioners and Children Through Assimilation and Integration in the Framework of Prevention and Control of the Spread of Covid-19

World Health Organization telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit Covid-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Dikonfirmasikan bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Berbagai sektor terkena imbas dari persebaran virus Covid-19, salah satunya sektor hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly membuat kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Melihat lapas dan rutan di Indonesia yang memiliki kondisi over kapasitas membuat Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan berupa Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri yang dikeluarkan mengundang kontroversi dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Dikatakan pada peraturan tersebut asimilasi dilaksanakan di rumah dan dilakukan secara daring yang dimana hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya recidivist. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 jika dikaitkan dengan aturan yang terdapat pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pengaturan yang tepat dalam mengatasi permasalahan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak selama masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018 yang dikeluarkan tidaklah sesuai karena pengeluaran keputusan menteri tidak memperhatikan kepentingan umum dan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat dan untuk mengatasinya digunakan asas praduga rechmatig sebagai pedoman.

Kata Kunci : Covid-19, Narapidana, Asimilasi 

The World Health Organization announced the global pandemic status for Covid-19 on March 11, 2020. It was confirmed that COVID-19 is an international emergency. Various sectors have been affected by the spread of the Covid-19 virus, one of which is the legal sector. Minister of Law and Human Rights Yasonna H. Laoly made a policy for the release of prisoners during the Covid-19 pandemic. Seeing that prisons and detention centers in Indonesia have overcapacity conditions, the Ministry of Law and Human Rights issues a regulation in the form of Ministerial Decree Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration, in the Context of Prevention and Response The spread of Covid-19. The Ministerial Decree that was issued invited controversy from various parties, especially the public. It is said in the regulation that assimilation is carried out at home and carried out online, which causes new problems, namely the emergence of recidivists. The purpose of this study is to determine the suitability of the Decree of the Minister of Law and Human Rights M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 if it is linked to the rules contained in Permenkumham No.3 of 2018 and to find out the right arrangements to deal with issues of expenditure and exemption. prisoners and children during a pandemic. The research method used in this research is normative legal research by examining library materials. The approach in this study uses a statutory approach and a conceptual approach, using primary and secondary legal material sources. The results of this study indicate that the suitability of Ministerial Decree Number M.HH-19.PK.01.04.04 with Permenkumham No.3 of 2018 that was issued is not appropriate because the issuance of ministerial decisions does not pay attention to public interests and conditions that occur in society and to overcome them is used. Rechmatig presumption principle as a guideline.

Keywords: Covid-19, Prisoners, Assimilation