ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1163 K/PDT.SUS-PHI/2023 MENGENAI PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 1163 K/PDT.SUS-PHI/2023 REGARDING THE BREACH OF EMPLOYMENT AGREEMENT FOR A DEFINITE PERIOD OF TIME

Pelanggaran PKWT yang terjadi antara Anuar dan PT PCI Elektronik Indonesia, berawal dari adanya PHK sepihak yang dilakukan oleh PT PCI Elektronik Indonesia. Ketika mendapatkan PHK sepihak, Anuar membutuhkan kepastian hukum terkait jenis hubungan kerja dan hak-hak yang diterima. PT PCI Elektronik Indonesia tidak memberikan hak-hak Anuar, sehingga Anuar mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan gugatan Anuar (Penggugat) terkait perubahan status perjanjian kerja dari PKWT menjadi PKWTT ditolak, sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan terkait perubahan status perjanjian kerja dari PKWT menjadi PKWTT melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai apa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023 mengenai pelanggaran PKWT dan akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023 khususnya mengenai pembayaran pesangon sudah sesuai dengan UU Ketenagalerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini, pertimbangan hakim menunjukan bahwa PKWT yang dilakukan sebanyak 14 kali dengan masa kerja 16 tahun 5 bulan dapat merubah status Anuar menjadi PKWTT, karena PT. PCI Eloktronik Internasional melakukan pelanggaran terkait jangka waktu perpanjangan PKWT. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023 khususnya mengenai pesangon yaitu PT PCI Elektronik Internasional wajib membayar pesangon kepada Anuar yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pesangon yang ditetapkan oleh Majelis hakim sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. 

Kata Kunci: Pelanggaran PKWT, PHK, Hak Pekerja

The breach of employment agreement for a definite period of time (PKWT) between Anuar and PT PCI Elektronik Indonesia originated from a unilateral termination of employment carried out by PT PCI Elektronik Indonesia. Upon receiving the unilateral dismissal, Anuar sought legal certainty regarding the type of employment relationship and the entitlements he was owed. PT PCI Elektronik Indonesia failed to fulfill Anuar’s rights, prompting him to file a lawsuit with the Industrial Relations Court. In its consideration, the Panel of Judges rejected Anuar’s (the Plaintiff's) claim regarding the change in employment status from PKWT to an employment agreement for an indefinite period of time (PKWTT). However, the Supreme Court granted the claim concerning the change of employment status from PKWT to PKWTT through Supreme Court Decision Number 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023. This study aims to analyze the judges’ considerations in Supreme Court Decision Number 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023 regarding the PKWT violation and the legal consequences of the decision, particularly whether the severance payment aligns with the provisions of the Manpower Law. This research uses a normative legal research method, employing statutory, conceptual, and case approaches, as well as a prescriptive analysis technique. The findings of this research show that the judges considered the fact that the PKWT was renewed 14 times over a period of 16 years and 5 months, which justifies the conversion of Anuar employment agreement for an indefinite period of time (PKWTT), as PT PCI Elektronik Indonesia violated the statutory limits on PKWT renewals. The legal consequence of Supreme Court Decision Number 113 K/Pdt.Sus-PHI/2023, particularly regarding severance pay, is that PT PCI Elektronik Indonesia is obligated to pay Anuar severance compensation, which includes severance pay, a reward for years of service, and compensation for entitlements. The severance determined by the panel of judges is in accordance with the provisions of the Labor Law.

Keywords: Breach of the employment agreement for a definite period of time (PKWT), Dismissal, Workers Rights