IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT

DI DESA KEDUNGSUMBER KABUPATEN BOJONEGORO

POLICY IMPLEMEN TATION
DISCLOSURE OF PUBLIC INFORMATION
ELECTRONIC GOVERNMENT BASED
IN KEDUNGSUMBER VILLAGE, BOJONEGORO DISTRICT

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Electronik Government merupakan penggunan tekhnologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah atau badan public dalam hal ini Pemerintah Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan informasi public agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi public terutama informasi setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang di kecualikan.

Peneliti ini menggunakan jenis metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu Model pendekatan implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yang mengacu terhadap Standart, Sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik, Sikap badan public, lingkungan social, ekonomi.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, teintang Keterbukaan Informasi Publik  teirdiri dari 64 pasal ini pada intinya meimbeirikan keiwajiban keipada Pemerintah atau seitiap Badan Puiblik uintuik meimbuika akseis bagi seitiap peimohon informasi puiblik uintuik meindapatkan informasi puiblik, keicuiali beibeirapa informasi teirteintui, akan tetapi yang ditemui oleh peneliti yakni dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi public berbasis electronic government di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro yaitu kuirangnya juimlah   staf seiksi peilayanan informasi puiblik yang meimiliki keimampuian dalam bidangnya meiruipakan impleimeintor dalam keibijakan teirseibuit,  saat ini juimlah staf di PPID Deisa Keiduingsuimbeir yang meimiliki keimampuian dalam meilaksakan keibijakan keiteirbuikaan informasi puiblic hanya duia orang yaitui di laksanakan oleih keituia dan seikreitaris PPID Deisa Keiduingsuimbeir yang seiharuisnya masing-masing peinguiruis yang teircantuim di struictuiral organisasi mampui meilaksanakan tuigas dan fuingsinya.

ABSTRACT

Implementation of Electronic Government-Based Public Information Openness Policy is the use of information and communication technology carried out by the Government or public bodies, in this case the Government of Kedungsource Village, Temayang District, Bojonegoro Regency, to support and improve public information services to make it easier for the public to obtain public information services, especially information at any time. , periodic information, immediate information and excluded information.

This researcher uses qualitative methods and collects data using observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the policy implementation approach model by Van Meter and Van Horn which refers to standards, policy targets, resources, communication between organizations, characteristics, attitudes of public bodies, social and economic environment.

The results of this research can be stated that in accordance with Law no. 14 of 2008, regarding Openness of Public Information, consisting of 64 articles, in essence it provides an obligation for the Government or every public body to provide access for every applicant for public information to obtain public information, except for some of the information that is intended, but what researchers found was in implementation. electronic government-based public information disclosure policy in Kedungsource Village, Temayang District, Bojonegoro Regency, namely the lack of staff in the public information services section who have expertise in their field, acting as implementers in public information policy, currently the number of staff at PPID Deisa Keiduingsuimbeir who have the ability to implement public information policy is Only the person, namely the chairman and secretary of PPID Deisa Kedungsumber, should each of the officials included in the organization's structure be able to carry out their duties and functions.