PENGUATAN BARGAINING POWER KADER PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) JAWA TIMUR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN PARTAI

STRENGTHENING THE BARGAINING POWER OF FEMALE CADRES IN THE REGIONAL MANAGEMENT BOARD OF THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY (PKS) IN EAST JAVA IN DECISION MAKING OR PARTY POLICY

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kader perempuan di DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur dalam membangun bargaining powerdalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain ekploratif.  Subjek dalam penelitian adalah kader perempuan DPWPKS Jawa Timur berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive karena mempunyai power dalam partai tersebut.  Data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang dilakukan secara online dengan kelima informan yang memenuhi kriteria yang ditentukan.  Teknik analisis yang digunakan yaitu, analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai data jenuh melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Bargaining Power dari Schelling yang mengungkapkan bahwa orang yang kuat, cekatan, dan terampil cenderung memiliki bargaining power yang tinggi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bargaining Power kader perempuan di dewan pengurus wilayah PKS Jawa Timur dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai dilakukan dengan  menjadi bagian dari struktur fungsional tertinggi partai pada Badan Pengurus Harian (BPH).  Kader perempuan memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai sesuai dengan kapasitas individualnya sebagai hal penting dalam penentuan bargaining positionnya.  Pada internal partai, memiliki jabatan atau posisi tertinggi partai sebagai BPH, penting bagi perempuan agar dapat turut menjadi pengendali roda kegiatan organisasi. Di lingkup eksternal, kekuatan menentukan keputusan dilakukan melalui keanggotaan perempuan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan masuk di DPTW PKS Jatim Dewan  Pimpinan Tinggi Wilayah. Bargaining Power perempuan di DPW PKS dilakukan melalui struktur formal organisasi baik internal maupun eksternal, yang memberinya kesempatan untuk melakukan threat dan promise yang mempengaruhi kebijakan partai.

Kata Kunci: PKS, bargaining power, kader perempuan

This study aims to describe the female cadres in the DPW (Regional Management Board) of the Prosperous Justice Party (PKS) in East Java in building bargaining power in decision making or party policies. The research method used is qualitative with exploratory design. The subjects in the study were five women cadres of the East Java DPWPKS who were chosen purposively because they had power in the party. The data obtained in the form of interviews conducted online with five informants who meet the specified criteria. The analytical technique used is qualitative analysis which is carried out interactively continuously until the data is saturated through: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the Bargaining Power theory from Schelling which reveals that people who are strong, agile, and skilled tend to have high bargaining power. The results showed that the Bargaining Power of female cadres in the East Java PKS regional management board in making party decisions or policies was carried out by being part of the party's highest functional structure at the Daily Management Board (BPH). Women cadres have the power to make decisions or party policies in accordance with their individual capacities as important things in determining their bargaining position. In the internal party, having the highest position or position of the party as BPH, it is important for women to be able to participate in controlling the wheels of organizational activities. In the external sphere, the power to make decisions is exercised through the membership of women as members of the East Java Provincial DPRD and inclusion in the East Java PKS DPTW, the Regional High Leadership Council. Women's Bargaining Power in the PKS DPW is carried out through the formal structure of the organization, both internal and external, which gives her the opportunity to carry out threats and promises that influence party policies.

Keywords: PKS, bargaining power, female cadres.