Pembatalan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Terkait Asas Akuntabilitas Melalui Studi Kasus Putusan  No.170/G/2018/PTUN.SMG  

Cancellation of Dual Certificates of Ownership of Land Related to the Principle of Accountability Through Case Study Decision No. 170/G/2018/PTUN.SMG

Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas manusia baik dalam pergerakan ekonomi, sosial, politik dan budaya seseorang maupun komoditas masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Untuk memberikan kepastian atas hak tanah yang dimilikinya maka dibuatlah sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebgai tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Namun pada kenyataanya dalam pendaftaran sertfikat hak atas tanah bisa saja  terdapat kesalahan sehingga menimbulkan beberapa masalah, yang paling sering adalah adanya sertifikat ganda.Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang adanya sertifikat  ganda yang dilihat dari perspektif Asas Akuntabilitas yang termasuk salah satu asas  Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) . Penelitian ini berdasarkan  juga Melalui Studi Kasus Putusan No.170/G/2018/PTUN.SMG yang salah satu pendapat hakim tidak memasukkanya asas akuntabilitas dalam keputusan akhirnya.Dalam kasus ini asas akuntabilitas  sangat penting karena dalam kasus tersebut adanya sertifikat ganda akibat dari ketidak cermatan sehingga menyebabkan adanya overlapping  dan  kegiatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pembuat sertifikat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu Asas Akuntabilitas ini berkaitan dengan sertifikat ganda dalam Putusan No.170/G/2018/PTUN.SMG.

Kata Kunci: Tanah, Sertifikat, Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

The existence of land cannot be separated from all human activities, on  the economic, social, political and cultural movements or community commodities. Its because land has a very important position and function for every human being in carrying out activities and continuing his daily life. To make sure over the land rights they have, a land title certificate is made which functions as a valid proof of land ownership. However, in fact, in the registration of land rights certificates, there can be errors that cause any problems, the mostly have a problem its double certificate. The purpose of this article its to find out about the existence of a double certificate seen from the perspective of the Principle of Accountability which is one of the “ Asas Umum pemerintahan yang baik” (AUPB). This research is also based on the Case Study of Putusan No.170 / G / 2018 / PTUN.SMG where one of the judges' opinions did not include the principle of accountability in his final decision. In this case the principle of accountability is very important because in that case there is a double certificate due to inaccuracy which causes overlapping and the activities of “Aparatur sipil Negara”  (ASN) as the certificate maker must be accountable to the public in accordance with the provisions of laws and regulations. Therefore, the Accountability Principle is related to the double certificate in “putusan”  No.170 / G / 2018 / PTUN.SMG.

Keywords : Land , Certificates , Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)