IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL ACTION OF HUMAN BODY ORGANS AND/OR TISSUE IS REVIEWED FROM ASPECT OF CRIMINAL LAW
Kesehatan adalah aspek vital dalam kehidupan setiap insan manusia. Salah satunya terkait langkah penyembuhan terhadap suatu penyakit serta pemulihan maupun pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, dengan berbagai macam usaha dan tindakan secara medis yang diterapkan. Hal tersebut berpengaruh pada tuntutan terhadap tenaga medis untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang maksimal dalam melakukan tindakan medis. Salah satu tindakan medis yang dilakukan adalah dengan cara melakukan tranplantasi organ tubuh yang bermasalah. Transplantasi organ yang dilakukan tanpa memperhatikan standar kesehatan atau dalam hal ini ilegal dapat menjadi suatu permasalahan baru. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perspektif hukum bagi larangan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia karena alasan kesehatan dapat menyimpangi Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pada UU Kesehatan yang secara jelas termuat pada Pasal 64 ayat (3) menjelaskan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh manusia dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ancaman hukuman pidana jual beli organ tubuh manusia dijelaskan dalam UU TPPO Pasal 2 ayat (2) yang menerangkan mengenai perdagangan orang melalui ekploitasi perdagangan organ tubuh. alasan kesehatan dapat menyimpangi pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan dikarenakan jual beli organ dan/atau dengan alasan kesehatan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip autonomy, beneficence, nonmalifecence, justice dan moralitas dalam PP Nomor 53 Tahun 2021.
Kata kunci : Jual Beli, Organ Tubuh, Tindak Pidana.
Health is a vital aspect in the life of every human being.One of them is related to steps to cure an illness as well as recovery and health services for the community, with various kinds of efforts and medical actions that are applied. This affects the demand for medical personnel to provide maximum health services in carrying out medical actions. One of the medical measures taken is by carrying out a problematic organ transplant. Organ transplants carried out without regard to health standards or in this case illegally can become a new problem.The aim of the research is to find out the legal perspective for the prohibition of buying and selling human organs and/or tissue in legislation and to find out that buying and selling of human organs and/or tissue for health reasons can deviate from Article 64 paragraph (3) of Law Number 36 2009 concerning Health.
Research methodsused in this study is normative juridical research, using a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials. The analysis technique used in this study uses prescriptive analysis techniques.
The results of the study show that the provisions in the Health Law which are clearly contained in Article 64 paragraph (3) explain that human organs and/or tissues are prohibited from being traded under any pretext. The threat of criminal penalties for the sale and purchase of human organs is explained in Article 2 paragraph (2) of the TIP Law which explains human trafficking through the exploitation of trade in organs.Health reasons can deviate from Article 64 paragraph (3) of the Health Law because the sale and purchase of organs and/or for health reasons should be carried out by taking into account the principles of autonomy, beneficence, non-mafecence, justice and morality in Government Regulation Number 53 of 2021.
Keywords :Buying and Selling, Organs, Crime.