Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Rapat Paripurna

The Role Members of the Surabaya City Regional People's Representative Council in the Plenary Meeting Policy Making Process

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus yang terletak pada agenda rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Pajak Retribusi Daerah. Subjek penelitian adalah anggota DPRD Kota Surabaya. Fokus penelitian ini keaktifan Anggota DPRD Kota Surabaya dengan memberikan ide dan gagasan dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data ini menggunakan model analisis interaktif Miles Huberman (2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan peran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Surabaya dalam proses pengambilan kebijakan pada mekanisme sebelum, saat dan setelah rapat paripurna yaitu peran aktif yang dilakukan oleh anggota dewan sebagai perwakilan partai dan peran pasif anggota dewan yang dilakukan untuk melawan ketidakseimbangan politik dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peran meliputi tiga faktor yaitu posisi Jabatan yang dapat ditunjukkan adanya penugasan partai politik, Aspirasi yang terdiri dari aspirasi partai politik sebagai kepanjangan dari tangan fraksi dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam proses pembentukan raperda, dan kerja sama dapat ditunjukkan dengan adanya kekompakkan dan menyamakan persepsi antar anggota. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses politik dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Surabaya melalui mekanisme sebelum dan saat agenda Rapat Paripurna dengan meggunakan Teori Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons dalam George Ritzer (2012). Hasil dari penelitian diharapkan sebagai kontribusi penulis kepada pembaca, Jurusan PMP-KN Universitas Negeri Surabaya dan sebagai refleksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. 

This research uses a qualitative method with a case study design which is located on the agenda of the plenary meeting of the Draft Regional Regulations on Narcotics and Regional Levy Taxes. The research subjects were members of the Surabaya City DPRD. The focus of this research is the activeness of Surabaya City DPRD members by providing ideas and ideas in the policy making process at plenary meetings. The data collection techniques used were participant observation, in-depth interviews and documentation. This data analysis technique uses the interactive analysis model Miles Huberman (2012).

The results of this research show the role played by Surabaya City DPRD members in the policy making process in the mechanism before, during and after the plenary meeting, namely the active role played by council members as party representatives and the passive role played by council members to fight political imbalances in the decision making process. plenary meeting policy. The factors that influence the implementation of the role include three factors, namely position, which can be shown by the assignment of a political party, aspirations which consist of political party aspirations as an extension of the faction and community aspirations as material in the process of forming regional regulations, and cooperation can be demonstrated. with cohesiveness and equal perception between members. The conclusion of this research is the political process in policy making carried out by Surabaya City DPRD members through mechanisms before and during the Plenary Meeting agenda using the theory of structural functionalism by Talcott Parsons. The results of the research are expected to be the author's contribution to readers, the PMP-KN Department of Surabaya State University and as a reflection of the Surabaya City Regional People's Representative Council.