EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURABAYA

THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ENFORCEMENT BY THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT (SATPOL PP) ON STREET VENDORS (PKL) IN SURABAYA CITY

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar ketentuan penggunaan trotoar dan badan jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan petugas Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi administratif yang diterapkan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian usaha, penyitaan barang, pembongkaran lapak, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Namun, penerapan sanksi ini menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan personel, resistensi terhadap relokasi, rendahnya kesadaran hukum PKL, intervensi dari pihak luar, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sanksi administratif dapat ditingkatkan melalui pendekatan humanis, persuasif, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan

This study aims to examine the effectiveness of administrative sanctions imposed by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Surabaya City on street vendors (PKL) who violate regulations concerning the use of sidewalks and roadways. The research adopts an empirical juridical approach, utilizing data collection techniques such as literature review and direct interviews with Satpol PP officers. The findings reveal that the forms of administrative sanctions enforced include verbal warnings, written warnings, business closure, confiscation of goods, dismantling of stalls, administrative fines, and revocation of business permits. However, the implementation of these sanctions faces several obstacles, such as limited personnel, resistance to relocation, low legal awareness among street vendors, external interventions, and weak inter-agency coordination. This study concludes that the effectiveness of administrative sanctions can be enhanced through a humanistic and persuasive approach, as well as sustained cross-sectoral collaboration.